Politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa berdampak pada kebijakan penguasa pict6130yang cenderung tidak pro-rakyat, kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Retno Saraswati. “Kebijakan penguasa atau kepala daerah yang terpilih, biasanya lebih didominasi karena kepentingan pribadi atau kelompok. Bahkan, kebijakan yang dihasilkan diwarnai kepentingan pengusaha yang turut menyumbang dana selama proses pilkada,” ujarnya ketika menjadi pembicara pada seminar yang diadakan oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus (UMK), di Kudus, Sabtu.Politik uang dalam pilkada, kata dia, membuktikan keperkasaan uang dalam arena politik, menyusul banyaknya pengusaha yang ikut terlibat dalam Pilkada.Kepemimpinan politik yang ditopang dengan modal besar, memberikan ruang akses yang cukup besar bagi pengusaha untuk masuk dalam ranah kekuasaan politik di daerah.Dampaknya, lanjut dia, akan terbentuk wajah politik lokal, seperti pengusaha menjadi politikus atau politikus yang berperilaku sebagai pengusaha.Menurut dia, koalisi antara pengusaha dengan politisi menyebabkan peran teknokrat tidak maksimal.”Bahkan, pada tahap pra Pilkada calon penguasa berani melakukan transaksi ekonomi politik dengan kelompok pengusaha,” ujarnya.Keuntungan pengusaha terlibat dalam Pilkada, yakni mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan atau proyek yang nantinya akan diberikan kepada mereka sebagai balas budi atas pemberian dana kampanye sebagai investor politik bagi calon kepala daerah tertentu.Untuk mengurangi praktik politik uang, katanya, perlu dilakukan perbaikan instrument hukum pemilu, sehingga hasil pemantauan dapat ditindaklanjuti secara hukum agar mampu menjerat pelaku politik uang dalam Pilkada.Selain itu, lanjut dia, strategi dan kerjasama pemantau, baik yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa, dan media massa perlu ditingkatkan.”Pendidikan politik terhadap masyarakat juga perlu dilakukan secara berkesinambungan, agar masyarakat tidak menjadi komoditas politik,” ujarnya.Pernyataan senada juga diungkapkan pembicara lainnya, Anggota KPU Pusat Endang Sulastri mengungkapkan, politik uang akan menghasilkan kebijakan yang diambil kepala daerah cenderung tidak pro-rakyat dan lebih mengakomodir keinginan pemberi dukungan dana selama kampanye.Ia mengakui, permasalahan setiap menggelar Pilkada cukup banyak, namun penyebab Pilkada diulang paling banyak karena terdapat permasalahan politik uang. Padahal, lanjut dia, politik uang termasuk pelanggaran dalam pemilu, tetapi pelanggaran tersebut tetap saja terjadi.
Pewarta : Akhmad Nazaruddin
Penyunting : M Hari Atmoko