Banten - Pelaksanaan Pe¬milihan Gubernur (Pilgub) Ban¬ten 2011 rawan ke¬cu¬¬rangan dalam bentuk pengera¬han suara pegawai negeri sipil (PNS) kepada calon gubernur un¬tuk mendongkrak suara terbanyak. Sebab Ban¬ten memiliki pengalaman Pe¬mi¬lihan Kepala Daerah (Pilkada) yang curang yaitu Pilkada Ka¬bu¬pa¬ten Pandeglang dan Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sehingga pelaksanaan kedua pilkada ini diulang.Ketua Ba¬dan Pengawas Pemilu (Bawas¬lu) Bambang Eka Cahya Widodo, saat menghadiri laun¬ching Pilgub 2011 di Alun-alun Barat, Kota Serang mendatakan, pemungutan suara ulang di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangsel diputuskan Mah¬¬kamah Konstitusi (MK) se¬telah menerima laporan ada pe¬nge¬rahan suara dan instruksi dari kepala daerah untuk mem¬beri du¬kungan kepada salah satu calon kepala da¬erah. Dari kasus pil¬ka¬da Kabupaten Pan¬d¬eglang dan Tang¬sel itu, ke¬mung¬¬ki¬nan bisa saja ter-jadi dalam Pilgub Ban¬ten mendatang. Karena masalah tersebut me¬ng¬akibatkan diulangnya pe-mungutan suara di dua daerah, yakni pengerahan massa dari kalangan birokrasi dan pe¬gawai negeri sipil (PNS). Ini yang kita khawatirkan terulang da¬lam Pilgub, jelas Bambang belum lama ini diserang banten. Pihaknya sudah me¬ng¬instruksikan secara khusus kepada Panitia Pengawas Pemi¬lihan Kepala Daerah (Panwaslu¬kada) baik di tingkat provinsi mau¬¬pun kota/kabupaten untuk be¬¬kerja ekstra.
Dengan me¬nyo¬sialisasikan kepada para calon peserta pilgub tentang apa saja yang diperbolehkan dan yang di¬larang baik sebelum maupun saat kampanye pil¬gub berlangsung. Termasuk larangan keterlibatan para PNS dalam kampanye calon apa pun alasannya. Panwaslukada juga di perintahkan untuk me¬nyosialisasikan kepada ma¬syarakat pemilik hak suara, sehingga ketika terjadi per¬ma¬salahan di lapangan, masyarakat bisa tahu apakah melanggar atau tidak. segera dila¬porkan ke Panwaslukada baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Salah satu indikasi sengitnya pilgub, adalah pe¬netapan tanggal launching yang sebelumnya sempat diper¬de¬batkan karena bertepatan de¬ngan ulang tahun salah satu calon dan dianggap sebagai upaya kam¬panye awal. Saya dengar sem¬pat ada masalah dan diperde¬batkan tanggal launching.Dari situ saja sudah jelas kalau ada ge¬sekan sejak awal dari masing-masing calon. Ini yang perlu kita hindari. Termasuk adanya ke¬mungkinan penyalahgunaan ke¬wenangan pejabat birokrasi, ungkapnya. Hal yang sama diungkapkan Ketua KPU Pusat Prof Dr Hafidz Anshari. Menurutnya, Panwas¬lukada tidak boleh main-main dalam men¬jalankan tugas sebagai pengawas. Pasalnya, amanat yang diemban adalah amanat jutaan rakyat yang meng¬gantungkan harapan kepada calon pemim¬pinnya lima tahun ke depan.“Termasuk PPS dan PPK yang ha¬rus memiliki mental yang kuat. Ja¬ngan tergiur oleh iming-iming uang, wanita, dan takut dengan aksi premanisme yang memaksa untuk melakukan kecurangan, jelas Hafidz pada wartawan beberapa hari lalu. Sisi lain Kapolda Banten Brigjen Pol Eko Hadi S me¬ngatakan, untuk meningkatkan pengamanan pihaknya meminta bantuan Mabes Polri. Rencananya, Pilgub Banten akan diamankan ti¬dak kurang dari 8.000 personel dengan jenjang tingkat penga¬manan yang berbeda. “Secara keseluruhan kita meminta ban¬tuan ke Mabes Polri ketika kami anggap suhu sudah semakin ting¬gi. Kami juga sudah mela¬ku¬kan pembahasan dan akan ada pengamanan berjenjang yang dilakukan,tegas Kapolda banten.Untuk pengamanan masing-ma¬sing calon, Polda juga sudah menyiapkan tim khusus yang telah mendapatkan pelatihan. Bahkan, bantuan dari Mabes Polri tidak hanya dari sektor anggota saja, tapi juga ken¬daraan-kendaraan penga¬ma¬nan akan ditambah. “Kita belum dapat fix-nya tapi Mabes Polri akan mem-back up pilgub, lokasi launching, tidak nampak kepala daerah yang menurut sumber dari KPU Pro¬vinsi Banten diundang. Yang terlihat hadir hanya Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Bupati Serang Taufik Nu¬riman, dan Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Dari unsur mus¬pida hadir Kapolda Banten Brigjen Pol Eko Hadi S, Danrem 064/MY Kolonel (Inf) Joko War¬sito, dan Ketua DPRD Ban¬ten Aeng Haerudin. Dari pusat turut hadir Ketua KPU Pusat Prof DR Hafidz Anshari dan Kepala Ba¬waslu Bambang Eka Cahya Wi¬dodo. Ketua Pokja Sosialisasi KPU Banten Nasrulloh, KPU su¬dah mengirimkan undangan kepada delapan kepala daerah se-Banten, banyak yang tidak hadir, Nasrulloh mengatakan tidak tahu menahu. “Yang penting kita sudah ki¬rimkan undangan, kalau masalah da¬tang dan tidak bisa ditanyakan langsung kepada yang ber¬sang¬kutan. Karena me¬mang hajatan pes¬ta demokrasi lima tahunan ini me¬libatkan se¬luruh kepala daerah di Banten, ucapnya.Sebelum launching, terlebih du¬lu dilakukan parade anggota PPK dan KPU di tingkat kota/ka-bupaten dengan jumlah peserta yang berbeda-beda. Di tingkat Ka¬bupaten Serang ada sebanyak 146 personel, Kota Serang se¬banyak 36 personel, Kota Cilegon sebanyak 46 personel, Kabupaten Ta-ngerang 155 personel, Ka¬bu¬paten Pandeglang 181 per¬sonel, Kabupaten Lebak sebanyak 146 personel, dan Kota Tangerang Se¬latan sebanyak 41 personel.