Serang - Pemerintah Provinsi Banten mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2010 sebesar Rp535,8 miliar atau hampir 20 persen dari total APBD Banten tahun 2010 yang mencapai Rp2,981 triliun.
Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD Banten tahun 2010 yang disampaikan Wakil Gubernur Banten HM Masduki Kamis, (30/6/2011).
Menurutnya, laporan arus kas Pemprov Banten tahun anggaran 2010 mencatat saldo awal kas daerah Rp234,720 miliar dengan kenaikan bersih kas sebesar Rp285,7 miliar, sehingga saldo akhir kas daerah Rp520,4 miliar.
Selanjutnya menurutnya saldo akhir kas bendahara pengeluaran Rp15,5 miliar dan saldo kas lainnya di bendahara Rp1,7 juta serta saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp726 ribu.
“Dengan demikian pada akhir tahun anggaran 2010, terdapat saldo akhir kas Pemprov Banten Rp535,947 miliar. Dari jumlah saldo akhir tersebut, yang menjadi Silpa Rp535,8 miliar. Sisanya sebesar Rp97 juta merupakan hutang pajak dan Rp2,498 juta merupakan jasa giro rekening bendahara pengeluaran dan saldo kas bendahara penerimaan yang belum bisa diakui sebagai Silpa,” katanya.
Selanjutnya Masduki melaporkan bahwa realiasi pendapatan daerah tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 37,56 persen dibanding tahun 2009 dari Rp1,687 triliun menjadi Rp2,321 triliun.
“Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sebesar 73,95 persen dari total pendapatan, melampaui sebesar 3,99 persen dari target 69,96 persen,” akunya.
Ia mengaku, kontribusi pajak daerah tahun 2010 masih mendominasi PAD yaitu Rp2,208 triliun atau 95,10 persen dari total PAD.
Sementara realiasi belanja daerah tahun 2010 menurutnya mencapai 95,06 persen atau sebesar Rp2,835 triliun dari anggaran sebesar Rp2,981 triliun. Belanja tersebut untuk membiayai 62 program dan 669 kegiatan.
Belanja sebesar itu digunkan untuk belanja tidak langsung Rp1,304 triliun dan belanja langsung Rp1,529 triliun. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai Rp280,475 miliar, belanja hibah Rp92,374 miliar, belanja bantuan sosial Rp51,428 miliar, belanja bagi hasil kepada kabupaten kota Rp736,769 miliar, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Rp139,455 miliar dan belanja tidak terduga Rp4,120 miliar.
Sedangkan belanja langsung digunakan untuk belanja pegawai Rp108,448 miliar, belanja barang dan jasa Rp595,936 miliar dan belanja modal Rp826,562 miliar. “Laporan keuangan pemerintah daerah dimaksud, disampaikan setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.(*)
Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD Banten tahun 2010 yang disampaikan Wakil Gubernur Banten HM Masduki Kamis, (30/6/2011).
Menurutnya, laporan arus kas Pemprov Banten tahun anggaran 2010 mencatat saldo awal kas daerah Rp234,720 miliar dengan kenaikan bersih kas sebesar Rp285,7 miliar, sehingga saldo akhir kas daerah Rp520,4 miliar.
Selanjutnya menurutnya saldo akhir kas bendahara pengeluaran Rp15,5 miliar dan saldo kas lainnya di bendahara Rp1,7 juta serta saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp726 ribu.
“Dengan demikian pada akhir tahun anggaran 2010, terdapat saldo akhir kas Pemprov Banten Rp535,947 miliar. Dari jumlah saldo akhir tersebut, yang menjadi Silpa Rp535,8 miliar. Sisanya sebesar Rp97 juta merupakan hutang pajak dan Rp2,498 juta merupakan jasa giro rekening bendahara pengeluaran dan saldo kas bendahara penerimaan yang belum bisa diakui sebagai Silpa,” katanya.
Selanjutnya Masduki melaporkan bahwa realiasi pendapatan daerah tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 37,56 persen dibanding tahun 2009 dari Rp1,687 triliun menjadi Rp2,321 triliun.
“Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sebesar 73,95 persen dari total pendapatan, melampaui sebesar 3,99 persen dari target 69,96 persen,” akunya.
Ia mengaku, kontribusi pajak daerah tahun 2010 masih mendominasi PAD yaitu Rp2,208 triliun atau 95,10 persen dari total PAD.
Sementara realiasi belanja daerah tahun 2010 menurutnya mencapai 95,06 persen atau sebesar Rp2,835 triliun dari anggaran sebesar Rp2,981 triliun. Belanja tersebut untuk membiayai 62 program dan 669 kegiatan.
Belanja sebesar itu digunkan untuk belanja tidak langsung Rp1,304 triliun dan belanja langsung Rp1,529 triliun. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai Rp280,475 miliar, belanja hibah Rp92,374 miliar, belanja bantuan sosial Rp51,428 miliar, belanja bagi hasil kepada kabupaten kota Rp736,769 miliar, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Rp139,455 miliar dan belanja tidak terduga Rp4,120 miliar.
Sedangkan belanja langsung digunakan untuk belanja pegawai Rp108,448 miliar, belanja barang dan jasa Rp595,936 miliar dan belanja modal Rp826,562 miliar. “Laporan keuangan pemerintah daerah dimaksud, disampaikan setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.(*)