Serang (KB) Ratusan PPS Ancam Boikot Data Pemilih Pilgub BantenCilegon - Sebanyak 662 petugas pemungutan suara (PPS) di Kota Cilegon mengancam memboikot data suara pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Oktober mendatang. Ditengarai ratusan PPS mengaku honor selama mereka bekerja hingga kini belum dibayar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten.”Dari 662 PPS di Kota Cilegon itu diperkirakan Rp186 juta honor yang harus dibayarkan KPU Banten. Namun hingga kini belum dibayar,” kata Ketua KPU Kota Cilegon Saeful Bahri di Cilegon, Rabu (27/7).Dia menjelaskan, pembayaran honor yang semestinya sudah diterima PPS dari KPU Provinsi Banten ditunda tanpa alasan yang jelas. “Kami sudah menanyakan masalah keterlambatan pembayaran honor yang ada, tapi sampai sekarang belum cair juga,”jelasnya seraya menambahkan, jumlah honor yang harus dibayar KPU Banten sebesar Rp186 juta untuk 622 PPS dengan masing-masing petugas mendapatkan Rp300 ribu.
“PPS yang merupakan ujung tombak pendataan mestinya harus dipriortitaskan pembayarannya, apalagi kerja mereka sudah beres,” katanya.Akibat honor yang belum dibayarkan oleh pihak KPU Banten, sejumlah PPS yang ada di disetiap kelurahan mengancam akan menahan data yang telah dilakukan untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten pada tanggal 22 Oktober 2011. “Informasi yang saya peroleh dari teman-teman di daerah mereka sepakat tidak akan menyerahkan hasil pendataan daftar pemilih sementara (DPS) ke KPU Provinsi Banten,”katanya lagi.Ketua KPU Provinsi Banten Hambali ketika diminta tanggapannya enggan berkomentar. “Soal honor, tanya aja langsung ke Sekretaris KPU, Pak Erick,” kata Hambali singkat. Sementara saat dikonfirmasi, Sekretaris Erick Syehabudin meminta agar seluruh petugas pemungutan suara (PPS) khususnya di Kota Cilegon sabar. Ia menjelaskan, pengajuan honor untuk seluruh PPS sudah diajukan. “Saya mohon PPS sabar. Kan pengajuan honor tak semudah membalikan tangan. Haru melalui prosedur. Saya pastikan seminggu lagi sudah cair,” kata Erick diujung teleponnya petang kemarin(tIM_ONE)
“PPS yang merupakan ujung tombak pendataan mestinya harus dipriortitaskan pembayarannya, apalagi kerja mereka sudah beres,” katanya.Akibat honor yang belum dibayarkan oleh pihak KPU Banten, sejumlah PPS yang ada di disetiap kelurahan mengancam akan menahan data yang telah dilakukan untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten pada tanggal 22 Oktober 2011. “Informasi yang saya peroleh dari teman-teman di daerah mereka sepakat tidak akan menyerahkan hasil pendataan daftar pemilih sementara (DPS) ke KPU Provinsi Banten,”katanya lagi.Ketua KPU Provinsi Banten Hambali ketika diminta tanggapannya enggan berkomentar. “Soal honor, tanya aja langsung ke Sekretaris KPU, Pak Erick,” kata Hambali singkat. Sementara saat dikonfirmasi, Sekretaris Erick Syehabudin meminta agar seluruh petugas pemungutan suara (PPS) khususnya di Kota Cilegon sabar. Ia menjelaskan, pengajuan honor untuk seluruh PPS sudah diajukan. “Saya mohon PPS sabar. Kan pengajuan honor tak semudah membalikan tangan. Haru melalui prosedur. Saya pastikan seminggu lagi sudah cair,” kata Erick diujung teleponnya petang kemarin(tIM_ONE)