Tangerang, (KB) - Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah mengungkapkan saat ini masih dibutuhkan sebanyak 80 tenaga bidan untuk mengelola Pos Pelayanan Terpadu.
“Untuk Provinsi Banten dari delapan wilayah yang ada, masih dibutuhkan sekitar 80 bidan untuk mengelola Posyandu,” kata Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditemui di acara peringatan Hari Anak Nasional di Bintaro, Pondok Aren, Jumat.
Atut menuturkan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, saat ini ada sekitar 3.400 bidan yang tersebar di delapan wilayah.
Dari total 1.535 desa/kelurahan yang tersebar di 154 Kecamatan, terdapat 12 ribu posyandu yang masing - masing dikelola oleh lima kader.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Chosiyah menuturkan sudah mengusulkan tambahan kuota bidan desa ke kementerian kesehatan.
Pasalnya, untuk bidan merupakan kewenangan pusat. Untuk saat ini Pemprov Banten mempunyai program beasiswa bagi mahasiswa yang ada di Banten.
“Untuk Provinsi Banten dari delapan wilayah yang ada, masih dibutuhkan sekitar 80 bidan untuk mengelola Posyandu,” kata Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditemui di acara peringatan Hari Anak Nasional di Bintaro, Pondok Aren, Jumat.
Atut menuturkan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, saat ini ada sekitar 3.400 bidan yang tersebar di delapan wilayah.
Dari total 1.535 desa/kelurahan yang tersebar di 154 Kecamatan, terdapat 12 ribu posyandu yang masing - masing dikelola oleh lima kader.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Chosiyah menuturkan sudah mengusulkan tambahan kuota bidan desa ke kementerian kesehatan.
Pasalnya, untuk bidan merupakan kewenangan pusat. Untuk saat ini Pemprov Banten mempunyai program beasiswa bagi mahasiswa yang ada di Banten.
“Sebagian desa masih mengakses bidan tetangga. Kami ingin mengatasinya dengan memberikan beasiswa bagi warga di desa-desa terpencil untuk dididik menjadi bidan, lalu dikembalikan ke daerah asalnya,” katanya.
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Desentralisasi, Krisnajaya mengatakan kekurangan bidan juga dialami banyak wilayah lain di Indonesia. Pemerintah pusat mengatasinya dengan pemerataan distribusi Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Untuk skala nasional membutuhkan ribuan bidan. Sebab, tidak hanya Provinsi Banten saja yang kekurangan bidan, wilayah lain pun sama,” katanya.
Diakui Krisna, kekurangan tenaga kesehatan khususnya bidan di suatu daerah tidak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh pusat.
Ia sepakat dengan gagasan Gubernur Banten, pemerintah daerah juga harus proaktif mendidik warga setempat untuk berkarya di wilayahnya sendiri.
“Untuk mengatasi kekurangan tenaga bidan, semua akan terlibat mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota semua gotong royong. Tinggal nanti dibicarakan pembagiannya 80 bidan itu berapa persen yang jadi tanggung jawabnya pusat,” katanya.