SERANG - Niat Gerindra untuk keluar dari lingkaran koalisi yang dibangun Ratu Atut Chosiyah semakin bulat. Gerindra berencana akan membangun koalisi dengan Partai Demokrat. Sekretaris DPD Gerindra Banten Sofwan Harrys mengatakan, di beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada), Gerindra selalu berseberangan dengan Golkar yang merupakan partai pengusung utama Atut. Oleh sebab itu, pihaknya mengaku sudah terbiasa berada di luar lingkaran kekuasaan. Sehingga tidak masalah jika harus mencabut dukungan terhadap Atut.
“Masalah Gerindra tidak setuju dengan posisi wakil yang ditempati Rano Karno adalah bagian kecil. Tapi yang utama adalah tidak adanya komunikasi lanjutan dari Atut setelah sebelumnya Gerindra resmi memberi dukungan. Bahkan sampai pendaftaran di KPU, Atut belum berkomunikasi dengan kami. Oleh sebab itu, kita sepakat untuk memutuskan nasib Gerindra besok (hari ini-red) apakah akan ke Atut atau ke Demokrat. Karena waktunya sudah mendesak,” tegasnya.
Komunikasi yang dibangun oleh Gerindra dibenarkan oleh Ridwansyah, anggota Departemen Pertanian DPP Demokrat. Ridwansyah mengaku saat ini komunikasi yang dibangun Demokrat dengan Gerindra semakin intens. Bahkan tidak hanya itu saja, Demokrat juga membangun komunikasi politik dengan PKS dan PPP yang kemungkinan akan bergabung dengan koalisi besar yang disiapkan.
“Kami dan Gerindra beberapa hari terakhir semakin intens komunikasinya. Kami yakin Gerindra akan merapat ke Demokrat karena memiliki persamaan visi dan misi dalam membangun Banten. Tidak hanya itu saja, kita juga melakukan komunikasi dengan PPP dan PKS yang selama ini sudah berkoalisi,” jelasnya.
Ridwansyah mengatakan, Wahidin Halim (WH) yang akan diusung Demokrat dan calon partai koalisinya, akan mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di KPU Banten hari ini. Pengambilan formulir yang seharusnya dilakukan kemarin (Senin, 11/7) urung dilakukan lantaran belum ada final keputusan dengan partai calon koalisinya. “Nanti kalau sudah fiks, pasti WH akan mengambil formulir. Rencananya besok (hari ini-red) kita ke KPU untuk mengambil formulir WH, tapi belum tahu jam berapa. Kita akan maju dengan didukung partai koalisi, meskipun Demokrat bisa mengusung calon dengan 18 kursi,” tegas Ridwansyah yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Banten itu.
Ditemui di tempat yang sama, Ketua Tim Pemenangan PKS Miptahuddin mengakui kemungkinan koalisi Demokrat dengan PKS akan terbangun. Namun demikian, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih banyak dikarenakan belum ada keputusan final dari pengurus. “Saya menilai baik jika Demokrat dan PKS bisa berkoalisi termasuk dengan PPP. Kita harapkan yang terbaik untuk rakyat, kita tunggu saja waktunya,” jelas Miptah di ruang Komisi IV DPRD Banten, kemarin.
Sementara itu, Golkar yang rencananya melakukan rapat partai koalisi pengusung Atut di Hotel Ratu Bidakara urung dilakukan. Rapat yang diagendakan Senin (11/7) sekira pukul 19.30 WIB itu tidak jadi digelar. Berdasarkan sumber internal dari Golkar, Atut sebagai calon yang akan diusung tidak bisa hadir malam itu.
Padahal agenda rapat partai koalisi pengusung Atut itu akan membahas, salah satunya, posisi wakil yang akan berdampingan dengan Atut dalam pilgub. Selain itu, Golkar juga sudah melakukan survei Atut dengan pasangannya. Di antaranya Atut–WH, Atut–Shaleh, Atut–Masduki, dan Atut–Rano Karno.
Pada bagian lain, sejumlah petinggi parpol pengusung Atut meminta para kader untuk all out memperjuangkan. Mereka pun diserukan untuk tidak mempersoalkan figur yang akan mendampingi Atut.
Demikian keterangan pers sejumlah petinggi partai politik yang diterima Radar Banten, Senin (11/7) sore. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten Ananta Wahana menegaskan, kader PDIP Banten komitmen untuk mendukung Atut–Rano yang merupakan hasil rapat kerja daerah khusus (rakerdasus) dan rekomendasi dari DPP PDIP. “Apa pun perintah DPP, sebagai kader harus patuh,” kata Ananta.
Ketua Tim Pemenangan DPW PAN Banten Burhan mengatakan, DPW PAN bulat mendukung incumbent. “Untuk calon pendamping Ibu Atut, DPW PAN menyerahkan kepada koalisi. Siapa pun wakil yang direkomendasikan, PAN tidak akan memasalahkan,” katanya.
Ketua DPD Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Banten Suproni menambahkan, tidak akan mempersoalkan siapa pun calon pendamping yang akan dipilih Atut. “Kami akan mendukungnya, siapa pun pendampingnya nanti,” kata Suproni.
Di tempat berbeda, Sekretaris Partai Bintang Reformasi (PBR) Banten Sabrawijaya menjelaskan bahwa DPP pada akhir pekan lalu sudah menyetujui PBR Banten bergabung dengan PKS. “Pada Rapimwil Juni lalu, memang kita akan ikut pada keputusan PAN, tapi karena PAN belum ada keputusan dukungan maka PBR berinsiatif bergabung ke PKS,” jelas Sabrawijaya via telepon seluler, kemarin. Jika insiatif ini tidak dilakukan, lanjut dia, khawatir PBR tidak bisa ikut ke mana-mana karena hanya memiliki satu kursi.
Ketua Tim Pemenangan PKS Banten Miptahudin, Minggu (10/7), mengungkapkan bahwa koalisi PKS, PPP, PBR, dan PKNU sudah final dan akan segera mendaftarkan calon gubernur dan wakil gubernurnya.
Sementara itu, melihat dinamika politik menjelang Pilgub Banten, Gabungan Partai Non-Parlemen Banten memastikan hanya mendukung Ratu Atut Chosiyah sebagai bakal calon gubernur dan tidak disertai bakal calon wakilnya. “Kami hanya mendukung Ibu Atut. Tidak ada lagi mendukung dan memasangkan siapa pun untuk menjadi wakil Ibu Atut,” jelas Ketua Gabungan Partai Non-Parlemen di Banten Tubagus Amrie kepada wartawan di sekretariat Gabungan Partai Non-Parlemen Banten, Ciracas, kemarin. Kata dia, keputusan tersebut hasil rapat pada Minggu (10/7) lalu.
Disinggung adanya dukungan kepada M Shaleh MT sebagai bakal calon gubernur, seperti yang disampaikan sebelumnya, sudah tidak ada lagi.