Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp258 juta pada proyek pembangunan Gedung Usaha daerah (GUD) milik Pemkab Tangerang yang dikerjakan oleh PT Duta Graha Indah (DGI).
Proyek senilai Rp55 miliar dari APBD 2010 itu diketahui dikerjakan oleh perusahaan milik M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Banten bernomor 04b/LHP/XVIII.SRG/05/2011 tertanggal 27 Mei 2011, BPK menemukan adanya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan GUD senilai Rp258.333.760.
Terkait itu, BPK RI menyarankan Pemkab Tangerang agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan kelebihan pembayaran dan mempertanggung-jawabkan kelebihan pembayaran dengan cara menyetor ke kas daerah.Pemkab Tangerang sendiri dalam rencana aksinya memerintahkan kepada Dinas Cipta Karya untuk menagihkan kelebihan nilai pembayaran sebesar Rp258.334.485,50 kepada PT Duta Graha Indah (PT DGI) dengan cara memotong langsung dari sisa tagihan PT DGI retensi sebesar 5 persen untuk proyek bersangkutan.Selain itu, Pemkab Tangerang juga akan memberikan teguran kepada konsultan pengawas, PPTK dan Pengawas teknis dinas atas kelalaiannya sehingga terjadi kelebihan nilai pembayaran kepada pemborong.Menanggapi hal itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek GUD, Cucu Heri Rukmantara mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada PT Duta Graha Indah (DGI). Bahkan, saat ini pihaknya telah mendapatkan klarifikasi dari pihak PT DGI, bahwa mereka siap mengembalikan kerugian negara itu.“Pengembalian kerugian negara terkait proyek GUD ini telah disetujui oleh PT DGI. Saat ini, kami tengah memproses pembayarannya. Kami menjamin Agustus ini sudah ada realisasi,” aku Cucu kepada wartawan diruang kerjanya, kemarin.Diinformasikan, proyek GUD ini dikerjakan secara multiyear yang biayai dari dana APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011. Proyek berlantai empat tersebut menelan anggaran sebesar Rp55 miliar.(Tim_one)
Proyek senilai Rp55 miliar dari APBD 2010 itu diketahui dikerjakan oleh perusahaan milik M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Banten bernomor 04b/LHP/XVIII.SRG/05/2011 tertanggal 27 Mei 2011, BPK menemukan adanya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan GUD senilai Rp258.333.760.
Terkait itu, BPK RI menyarankan Pemkab Tangerang agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan kelebihan pembayaran dan mempertanggung-jawabkan kelebihan pembayaran dengan cara menyetor ke kas daerah.Pemkab Tangerang sendiri dalam rencana aksinya memerintahkan kepada Dinas Cipta Karya untuk menagihkan kelebihan nilai pembayaran sebesar Rp258.334.485,50 kepada PT Duta Graha Indah (PT DGI) dengan cara memotong langsung dari sisa tagihan PT DGI retensi sebesar 5 persen untuk proyek bersangkutan.Selain itu, Pemkab Tangerang juga akan memberikan teguran kepada konsultan pengawas, PPTK dan Pengawas teknis dinas atas kelalaiannya sehingga terjadi kelebihan nilai pembayaran kepada pemborong.Menanggapi hal itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek GUD, Cucu Heri Rukmantara mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada PT Duta Graha Indah (DGI). Bahkan, saat ini pihaknya telah mendapatkan klarifikasi dari pihak PT DGI, bahwa mereka siap mengembalikan kerugian negara itu.“Pengembalian kerugian negara terkait proyek GUD ini telah disetujui oleh PT DGI. Saat ini, kami tengah memproses pembayarannya. Kami menjamin Agustus ini sudah ada realisasi,” aku Cucu kepada wartawan diruang kerjanya, kemarin.Diinformasikan, proyek GUD ini dikerjakan secara multiyear yang biayai dari dana APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011. Proyek berlantai empat tersebut menelan anggaran sebesar Rp55 miliar.(Tim_one)