JAKARTA–: Seluruh fasilitas SEA Games baik di Jakarta maupun di Palembang harus diselidiki oleh KPK. Pasalnya, ada indikasi permainan.
Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI Ahmad Yani saat ditemui di kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (10/6).
“Anggaran wisma itu diajukan oleh Pemprov Sumsel, pasti menggunakan APBN. Kalau menggunakan APBN harus mendapat persetujuan dari DPR. Apa betul yang diajukan (dalam anggaran) itu angka riil atau angka setelah di-mark up? Oleh karena itu perlu diselidiki,” kata pria yang duduk di komisi III DPR RI.
Ia juga mengatakan bahwa dirinya menerima kabar jika seluruh fasilitas itu sudah dikerjakan sebelum anggaran turun. “Itu tidak boleh, seharusnya kucur anggaran baru dikerjakan. Berarti itu tendarnya ‘tender-tenderan’, makanya KPK harus jeli,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI Ahmad Yani saat ditemui di kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (10/6).
“Anggaran wisma itu diajukan oleh Pemprov Sumsel, pasti menggunakan APBN. Kalau menggunakan APBN harus mendapat persetujuan dari DPR. Apa betul yang diajukan (dalam anggaran) itu angka riil atau angka setelah di-mark up? Oleh karena itu perlu diselidiki,” kata pria yang duduk di komisi III DPR RI.
Ia juga mengatakan bahwa dirinya menerima kabar jika seluruh fasilitas itu sudah dikerjakan sebelum anggaran turun. “Itu tidak boleh, seharusnya kucur anggaran baru dikerjakan. Berarti itu tendarnya ‘tender-tenderan’, makanya KPK harus jeli,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Dugaan penyimpangan dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games sendiri terkuak setelah KPK menangkap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharram. Ia diduga menerima uang yang diduga sebagai success fee proyek wisma atlet.
Saat ini, Wafid sudah berada di bawah penanganan KPK. Kasus tersebut juga membawa serta Direktur Marketing PT Duta Graha Indah (DGI) M El Idris dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang alias Rosa yang diduga melakukan penyuapan. (*/OL-9)