PEMERINTAH HARUS PEDULI NELAYAN

Baca Juga

Ilustrated by Kontak Banten

Serang - Pemerintah baik Provinsi Banten maupun Kabupaten Serang dinilai masih belum peduli terhadap kondisi nelayan. Hal itu terlihat dari kondisi nelayan yang sampai saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang paling miskin dibanding kelompok masyarakat lainnya.Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Serang Sabrawijaya saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Cabang (Muscab) di salah satu rumah makan di kawasan Kota Serang Minggu, (5/6/2011). “Pemerintah sepertinya belum menjadikan persoalan yang dihadapi nelayan sebagai persoalan pemerintah. Hal itu setidaknya nampak dari kebijakan pembangunan daritahun ketahun yang diambil mereka,” katanya. Pada Muscab kedua itu, Sabrawijaya kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC HNSI Kabupaten Serang untuk kedua kalinya pada periode 2011-2016.Muscab dihadiri delapan rukun dan ranting yang ada di Kabupaten Serang. Hadir juga pengurus DPD HNSI Banten dan pengurus DPP HNSI. MenurutSabra, selama lima tahun kepemimpinannya kemarin, banyak sekali kebutuhan nelayan yang tersingkirkan karena adanya kepentingan perusahaan. “Mungkin karena nelayan tidak bisa memberikan kontribusi langsung kepada pemerintah, sehingga lebih mementingkan yang lain,” sindirnya. Ia mencontohkan, kondisi beberapa pelabuhan nelayan di Kecamatan Bojonegara yang sudah beralih menjadi milik perusahaan.”Belum lagi persoalan lain yang membuat kondisi nelayan kita sulituntuk maju,” ujarnya. Selama ini menurut Anggota Komisi IV DPRDBanten ini. HNSI Kabupaten Serang hidup mandiri tanpa ketergantungan

dengan pihak manapun. “Kita ingin HNSI kuat, karenanya tidak digiringkemanapun,” ungkapnya.Ia berharap, pemerintah dan DPRD tidakhanya menjadikan nelayan sebagai subjek politik saja, sehingga hanya
diperlukan menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilu Legislatif.

“Selama ini kalaupun ada pendekatan kepada nelayan hanya besifat seeremonial menjelang Pilkada saja,” tegasnya.

Wakil  Ketua DPD HNSI Banten Suryadi meminta kepada pemerintah terutama  provinsi dan pusat untuk serius menjadikan Pelabuhan Karangantu sebagai Pelabuhan Nusantara. Karena menurutnya hal itu akan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi nelayan. “Kami minta pemerintah serius menjadikan Pelabuhan Karangantu sebagai Pelabuhan Nusantara,selain karena nilaihistorisnya, juga karena nilai strategsinya sangat tepat,” katanya.Pengurus DPP HNSI Ulfana yang hadir meminta kepada DPC dan DPD pro aktif dengan DPP terhadap semua perkembangan nelayan di daerahnya. “Kita tidak mungkin tau ada persoalan di daerah  tanpa ada informasi dari bawah. Insyaallah DPP siap memfasilitasi semua usulan dan persoalan yang ada,” katanya.