Serang - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang Rabu, (22/6/2011) mendatangi Gedung DPRD Banten, mereka meminta Anggota DPRD Banten segera mengembalikan mobil dinas (mobdin) pinjam pakai dari Pemprov Banten.
Massa yang datang sekitar pukul 10.30 WIB langsung dihadang aparat keamanan di depan pintu gerbang, sehingga mereka tidak bisa memasuki halaman gedung. Akhirnya mereka hanya bisa melakukan orasi. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa yang mendesak masuk dengan aparat keamanan.
Kesal tidak bisa masuk, mereka lari menuju ke pintu keluar yang terbuka dan tidak dijadi. Kontan aksi ini membuat aparat keamanan turut berlarian untuk menutup pintu keluar tersebut. Lagi-lagi aksi dorong-doronganpun terjadi.
Selang 30 menit kemudian, Wakil Ketua DPRD Banten Irfan Maulidi yang baru datang meminta mahasiswa untuk masuk. Namun ditolak mahasiswa, bahkan sebaliknya mereka meminta Irfan datang menemuinya.
Permintaan mahasiswa dipenuhi, Irfan mendatangi mereka. Irfan langsung diajak ke tengah jalan berpanas-panasan. Namun mahasiswa tidak memberikan kesempatan kepada Irfan untuk berdialog. Mahasiswa hanya meminta Irfan mendengarkan aspirasinya.
Usai mendengarkan orasi mahasiswa, Irfan langsung meninggalkan mahasiswa. Sementara mahasiswa melanjutkan aksinya dengan membakar foto Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin di tengah jalan depan Gedung DPRD Banten.
Menanggapi unjukrasa mahasiswa, Irfan menjelaskan bahwa permasalahan mobdin merupakan salah satu dari 25 temuan BPK, namun temuan tersebut bukan di DPRD Banten melainkan pada SKPD Biro Umum dan Perlengkapan.
“Itu bukan Mobdin tapi kendaraan pinjam pakai dari Pemprov Banten untuk membantu kinerja dewan yang mobilisasinya cukup tunggu,” kata Irfan kepada wartawan.
Irfan menambahkan, yang mendapat Mobdin di DPRD Banten sesuai Undang-undang hanya pimpinan dewan dalan alat kelengkapan dewan. Jadi terkait kendaraan dinas yang sifatnya pinjam pakai itu sudah direspon dan dewan sudah siap untuk mengembalikannya.
“Namun dewan sifatnya pasif, karena temuan BPK itu adanya di SKPD. Adapun yang dapat dilakukan dewan ialah menindaklanjuti semua temuan BPK melalui komisi-komisi,” katanya.
Disinggung sikap tegas dewan, Irfan mengaku pimpinan dewan akan meminta laporan seluruh komisi yang saat ini sedang menindaklanjuti semua temuan BPK termasuk didalamnya soal kendaraan dinas. “Rencana minggu depan, kami sudah mengeluarkan rekomendasi,” jelasnya.
Soal konpirasi eksekutif dan legislatif seperti yang dituduhkan mahasiswa, Irfan mengelaknya, pasalnya hingga saat ini dewan tetap kritis menyikapi berbagai kebijakan eksekutif. “Semuanya normal, kami tetap penjalankan fungsi legislatif,” paparnya
“Namun dewan sifatnya pasif, karena temuan BPK itu adanya di SKPD. Adapun yang dapat dilakukan dewan ialah menindaklanjuti semua temuan BPK melalui komisi-komisi,” katanya.
Disinggung sikap tegas dewan, Irfan mengaku pimpinan dewan akan meminta laporan seluruh komisi yang saat ini sedang menindaklanjuti semua temuan BPK termasuk didalamnya soal kendaraan dinas. “Rencana minggu depan, kami sudah mengeluarkan rekomendasi,” jelasnya.
Soal konpirasi eksekutif dan legislatif seperti yang dituduhkan mahasiswa, Irfan mengelaknya, pasalnya hingga saat ini dewan tetap kritis menyikapi berbagai kebijakan eksekutif. “Semuanya normal, kami tetap penjalankan fungsi legislatif,” paparnya