SERANG - Partai Golkar dan Partai Demokrat yang kerap saling berhadapan (head to head), dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2011 bisa saja berubah. Dua parpol ini bisa bersanding untuk mengusung pasangan calon gubernur/wakil gubernur.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan, koalisi antara Partai Golkar dengan Demokrat mungkin saja terjadi. “Bisa saja Golkar dan Demokrat di Banten berkoalisi asalkan mengedepankan kepentingan rakyat,” ujar Hayono usai menghadiri acara Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) di Pendopo Gubernur, Kamis (16/6).
Hayono yang didampingi beberapa fungsionaris DPD Demokrat Banten seperti Aeng Haerudin dan Taufiqurohman menegaskan, mitra koalisi yang terpenting adalah mengusung kepentingan rakyat. “Sah-sah saja berkoalisi,” tegas Hayono yang juga menggambarkan koalisi di tingkat pusat.
Kemungkinan berkoalisi juga diungkapkan mantan sekretaris DPD Partai Demokrat Aeng Haerudin. Sama dengan Hayono, menurut Aeng, koalisi dengan Golkar bisa terjadi jika untuk kepentingan masyarakat Banten. “Apa yang tidak bisa terjadi dalam dunia ini termasuk di politik. Koalisi Demokrat dan Golkar di Banten bukan merupakan hal yang mustahil,” jelasnya.
Kemungkinan koalisi antara Golkar dan Demokrat semakin terbuka setelah masing-masing yang dijagokannya sama-sama masih menutup diri. Jika Ratu Atut Chosiyah dari Golkar masih belum mau memilih dan mengungkapkan pendampingnya kepada publik, Wahidin Halim (WH) yang dijagokan Demokrat justru belum memproklamirkan diri apakah akan maju sebagai calon gubernur (calgub) atau sebagai calon wakil gubernur.
Hal senada diungkapkan Sekretaris DPD Golkar Banten Tb Iman Ariyadi. Menurut Iman, koalisi Golkar dan Demokrat memiliki potensi besar untuk terjadi. Selain adanya sekretariat gabungan (setgab) di tingkat pusat, Iman mengatakan hal itu bisa menguatkan koalisi keduanya. “Ketika Golkar bersanding dengan Demokrat, itu sangat baik bagi pembangunan Banten ke depan. Atut yang pernah menjabat Gubernur akan semakin kuat jika Wahidin yang dua periode memimpin Kota Tangerang mendampinginya. Visi dan misi keduanya bisa digabungkan demi kemajuan Banten. Itu kan tujuan kita bersama yaitu memajukan Banten,” jelas Iman ketika dihubungi tadi malam.
Iman menambahkan, ketika pemetaan Atut dan Wahidin terjadi, konteks persoalannya hanya posisi. Dalam hal ini, kata Iman, jika Wahidin siap menjadi orang kedua dalam koalisi Golkar–Demokrat akan lebih bagus. Iman mengatakan, koalisi Golkar–Demokrat bisa terjadi jika yang dikedepankan bukan perbedaan tapi persamaan dalam membangun Banten. “Tetapi yang saya harapkan adalah tidak membicarakan tentang ego partai seperti siapa orang pertama dan siapa orang kedua, siapa pemenang pemilu, dan sebagainya. Kalau bicara dalam konteks koalisi, itu bukan harga mati. Soalnya tidak mungkin Atut menjadi wakil setelah menjabat sebagai gubernur di periode pertama,” ungkapnya.
Iman berharap ada penjajakan yang lebih konkret dari Golkar dan Demokrat. Baik Atut dan Wahidin maupun Golkar dan Demokrat, harus duduk satu meja dan membicarakan koalisi. “Itu sangat tepat. Karena Golkar dan Demokrat punya persamaan platform dan menurut saya tidak sulit menepikan ego masing-masing,” jelasnya.
Iman juga menggambarkan dalam sirkulasi elite politik yang akan terjadi perubahan. Menurutnya ada momentum di mana seseorang akan menjadi pemimpin sebuah daerah. “Ini kan momen yang terus bergulir dalam lima tahun ke depan. Menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur hanya terjadi dalam lima tahun dan sirkulasinya akan terus bergulir,” terangnya.
Namun demikian, Iman mengakui komunikasi yang dibangun antara Golkar dan Demokrat belum maksimal. Bahkan Iman mengatakan kesiapannya untuk memulai komunikasi yang intens dengan Demokrat. “Tapi harus kita konsultasikan dulu dengan seluruh pimpinan di Golkar. Jika disetujui, saya siap memulai komunikasi itu. Karena permasalahan selama ini adalah belum ada yang memulai untuk membuka pembicaraan,” pungkasnya.
KOALISI PPP
Pada bagian lain Wakil Ketua DPW PPP Banten Makmun Muzaki mengatakan bahwa koalisi PPP dengan PKS masih berjalan. “Sampai saat ini tidak ada perubahan. Kami masih membangun koalisi dengan PKS,” ujar Makmun.
Anggota DPRD Banten itu menambahkan bahwa koalisi dengan PKS merupakan format ideal. Itu karena dua parpol ini memiliki basis massa yang jelas. “Secara matematika, koalisi PPP dengan PKS akan menjadi kekuatan baru. Sebab pada perolehan suara pemilu lalu, perolehan dua parpol ini besar,” ujarnya.
Terkait nama yang akan diajukan dalam koalisi, Makmun mengatakan bahwa PPP mengusung dua nama yaitu ketua DPW PPP Banten Mardiono sebagai bakal calon gubernur yang akan diajukan ke KPKS, atau opsi kedua dengan mengusung bendahara PPP Banten Zaenudin sebagai bakal calon gubernur yang akan disandingkan dengan bakal calon gubernur yang diusung PKS. “Semua kemungkinan itu akan final saat kami membahas di arena mukerwil (musyawarah kerja wilayah) pada 20 Juni mendatang,” imbuhnya.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan, koalisi antara Partai Golkar dengan Demokrat mungkin saja terjadi. “Bisa saja Golkar dan Demokrat di Banten berkoalisi asalkan mengedepankan kepentingan rakyat,” ujar Hayono usai menghadiri acara Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) di Pendopo Gubernur, Kamis (16/6).
Hayono yang didampingi beberapa fungsionaris DPD Demokrat Banten seperti Aeng Haerudin dan Taufiqurohman menegaskan, mitra koalisi yang terpenting adalah mengusung kepentingan rakyat. “Sah-sah saja berkoalisi,” tegas Hayono yang juga menggambarkan koalisi di tingkat pusat.
Kemungkinan berkoalisi juga diungkapkan mantan sekretaris DPD Partai Demokrat Aeng Haerudin. Sama dengan Hayono, menurut Aeng, koalisi dengan Golkar bisa terjadi jika untuk kepentingan masyarakat Banten. “Apa yang tidak bisa terjadi dalam dunia ini termasuk di politik. Koalisi Demokrat dan Golkar di Banten bukan merupakan hal yang mustahil,” jelasnya.
Kemungkinan koalisi antara Golkar dan Demokrat semakin terbuka setelah masing-masing yang dijagokannya sama-sama masih menutup diri. Jika Ratu Atut Chosiyah dari Golkar masih belum mau memilih dan mengungkapkan pendampingnya kepada publik, Wahidin Halim (WH) yang dijagokan Demokrat justru belum memproklamirkan diri apakah akan maju sebagai calon gubernur (calgub) atau sebagai calon wakil gubernur.
Hal senada diungkapkan Sekretaris DPD Golkar Banten Tb Iman Ariyadi. Menurut Iman, koalisi Golkar dan Demokrat memiliki potensi besar untuk terjadi. Selain adanya sekretariat gabungan (setgab) di tingkat pusat, Iman mengatakan hal itu bisa menguatkan koalisi keduanya. “Ketika Golkar bersanding dengan Demokrat, itu sangat baik bagi pembangunan Banten ke depan. Atut yang pernah menjabat Gubernur akan semakin kuat jika Wahidin yang dua periode memimpin Kota Tangerang mendampinginya. Visi dan misi keduanya bisa digabungkan demi kemajuan Banten. Itu kan tujuan kita bersama yaitu memajukan Banten,” jelas Iman ketika dihubungi tadi malam.
Iman menambahkan, ketika pemetaan Atut dan Wahidin terjadi, konteks persoalannya hanya posisi. Dalam hal ini, kata Iman, jika Wahidin siap menjadi orang kedua dalam koalisi Golkar–Demokrat akan lebih bagus. Iman mengatakan, koalisi Golkar–Demokrat bisa terjadi jika yang dikedepankan bukan perbedaan tapi persamaan dalam membangun Banten. “Tetapi yang saya harapkan adalah tidak membicarakan tentang ego partai seperti siapa orang pertama dan siapa orang kedua, siapa pemenang pemilu, dan sebagainya. Kalau bicara dalam konteks koalisi, itu bukan harga mati. Soalnya tidak mungkin Atut menjadi wakil setelah menjabat sebagai gubernur di periode pertama,” ungkapnya.
Iman berharap ada penjajakan yang lebih konkret dari Golkar dan Demokrat. Baik Atut dan Wahidin maupun Golkar dan Demokrat, harus duduk satu meja dan membicarakan koalisi. “Itu sangat tepat. Karena Golkar dan Demokrat punya persamaan platform dan menurut saya tidak sulit menepikan ego masing-masing,” jelasnya.
Iman juga menggambarkan dalam sirkulasi elite politik yang akan terjadi perubahan. Menurutnya ada momentum di mana seseorang akan menjadi pemimpin sebuah daerah. “Ini kan momen yang terus bergulir dalam lima tahun ke depan. Menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur hanya terjadi dalam lima tahun dan sirkulasinya akan terus bergulir,” terangnya.
Namun demikian, Iman mengakui komunikasi yang dibangun antara Golkar dan Demokrat belum maksimal. Bahkan Iman mengatakan kesiapannya untuk memulai komunikasi yang intens dengan Demokrat. “Tapi harus kita konsultasikan dulu dengan seluruh pimpinan di Golkar. Jika disetujui, saya siap memulai komunikasi itu. Karena permasalahan selama ini adalah belum ada yang memulai untuk membuka pembicaraan,” pungkasnya.
KOALISI PPP
Pada bagian lain Wakil Ketua DPW PPP Banten Makmun Muzaki mengatakan bahwa koalisi PPP dengan PKS masih berjalan. “Sampai saat ini tidak ada perubahan. Kami masih membangun koalisi dengan PKS,” ujar Makmun.
Anggota DPRD Banten itu menambahkan bahwa koalisi dengan PKS merupakan format ideal. Itu karena dua parpol ini memiliki basis massa yang jelas. “Secara matematika, koalisi PPP dengan PKS akan menjadi kekuatan baru. Sebab pada perolehan suara pemilu lalu, perolehan dua parpol ini besar,” ujarnya.
Terkait nama yang akan diajukan dalam koalisi, Makmun mengatakan bahwa PPP mengusung dua nama yaitu ketua DPW PPP Banten Mardiono sebagai bakal calon gubernur yang akan diajukan ke KPKS, atau opsi kedua dengan mengusung bendahara PPP Banten Zaenudin sebagai bakal calon gubernur yang akan disandingkan dengan bakal calon gubernur yang diusung PKS. “Semua kemungkinan itu akan final saat kami membahas di arena mukerwil (musyawarah kerja wilayah) pada 20 Juni mendatang,” imbuhnya.