CILEGON - Walikota Tb Iman Ariadi meminta Wakil Presiden Boediono mempercepat proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas investasi Pemkot di lahan Kubangsari. Ini untuk memuluskan proses tukar-guling lahan Kubangsari seluas 66,5 hekatare milik Pemkot dengan lahan di samping Krakatau Daya Listrik (KDL) yang dijanjikan PT KS.Proses tukar-guling ini dilakukan lantaran, lahan milik Pemkot tersebut masuk dalam master plan pembangunan pabrik Krakatau Posco yang merupakan perusahaan patungan PT KS dengan Pohang Iron and Steel Company, perusahaan baja asal Korea Selatan.
Hal tersebut menjadi pokok pembicaraan Walikota saat bertemu Wapres saat kunjungan kerjanya ke lokasi pembangunan Krakatau Posco, kemarin. Kunjungan Wapres ini terkait rencana pemancangan tiang pertama pabrik Krakatau Posco, 1 Juni mendatang.
Pertemuan Walikota dan Wapres sendiri berlangsung di Gedung Teknologi PT Krakatau Steel (KS), usai peninjauan lapangan. Wapres Boediono saat itu didampingi Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Sayangnya, pertemuan tersebut berlangsung tertutup.
Walikota yang ditemui usai pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya kembali menekankan pentingnya penyelesaian masalah tersebut guna kelancaran pembangunan Krakatau Posco. “KS belum menentukan batas tanah 45 hektare yang bakal diserahkan kepada Pemkot Cilegon. Tentu ini menjadi kendala pembangunan Pelabuhan Cilegon Mandiri milik Pemkot, juga pembangunan Pabrik Krakatau Posco, ini yang saya sampaikan ke Wapres,” katanya.
Menurutnya, saat ini diperlukahn itikad kuat dari jajaran kementerian dan Presiden sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab, bagaimanapun juga, pembangunan Krakatau Posco adalah proyek yang melibatkan dua negara, yakni Indonesia dan Korea Selatan.
“Ini bukan proyek sembarangan, tingkatannya adalah multinasional. Makanya saya meminta Pak Wapres mendorong proses audit segera dipercepat,” tambahnya.
Sementara itu, Wapres yang ditanyai wartawan terkait masalah ini tak banyak berkomentar. “Nanti akan diselesaikan oleh jajaran kementerian,” katanya.
Ia lebih banyak bercerita tentang prospek pabrik Krakatau Posco. Ini lantaran pabrik hasil joint venture PT Krakatau Steel (KS) dengan Pohang Iron and Steel Company (Posco) ini akan menjadi industri unggulan Indonesia, khususnya di sektor industri baja. “Pagi tadi Presiden bercerita tentang industri baja di Indonesia. Katanya industri baja akan menjadi ujung tombak perekonomian nasional. Maka itu kami bertekad pabrik Krakatau Posco ini harus sukses,” ungkapnya.
Menurutnya, pabrik ini akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. “Jadi kendati masih adanya masalah yang belum diselesaikan, maka secepatnya akan diurus oleh para menteri yang membidangi sesuai aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar berjanji akan segera menyeleaikan proses tukar-guling lahan Kubangsari. ”Itu juga akan segera diselesaikan. Kami juga memikirkannya untuk kelancaran Krakatau Posco. Pokoknya, proyek harus tetap lanjut,” katanya kepada puluhan wartawan yang mewawancarinya.
Direktur Utama PT KS Fazwar Bujang kepada wartawan mengatakan, investasi PT Krakatau Steel dan PT Krakatau Posco merupakan investasi strategis yang akan berdampak cukup besar bagi perekonomian nasional. “Dampak lanjutan implementasinya akan mendorong investasi lebih lanjut pada industri hilir seperti industri perkapalan, otomotif, manufaktur, dan industri alat berat,” kata Fazwar.
DIJAGA KETAT
Kedatangan ke Kota Cilegon sendiri mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Sebanyak 600 pasukan gabungan yang terdiri dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres), personel Korem 064 Maulana Yusuf, Polda Banten, dan Polres Cilegon dikerahkan mengamankan kunjungan Boediono. Sejumlah sarana pendukung pengamanan milik aparat kepolisian pun dikerahkan, mulai dari water canon hingga dua kendaraan escape.
Rombongan Wapres datang menggunakan Hellycopter Super Puma milik TNI AU yang mendarat di Lapangan Helly Pad KS, sekira pukul 14.40 WIB. Usai mendarat, rombongan langsung meninjau lokasi pembuatan lempengan baja milik PT KS dan menuju lokasi pembangunan pabrik Krakatau Posco sejam setelahnya.
Usai melakukan kunjungan, rombongan langsung ke Gedung Teknologi PT KS untuk mendengarkan penjelasan dari jajaran direksi PT KS dan Krakatau Posco. Termasuk berdialog dengan jajaran pemerintan daerah di Provinsi Banten.
Hal tersebut menjadi pokok pembicaraan Walikota saat bertemu Wapres saat kunjungan kerjanya ke lokasi pembangunan Krakatau Posco, kemarin. Kunjungan Wapres ini terkait rencana pemancangan tiang pertama pabrik Krakatau Posco, 1 Juni mendatang.
Pertemuan Walikota dan Wapres sendiri berlangsung di Gedung Teknologi PT Krakatau Steel (KS), usai peninjauan lapangan. Wapres Boediono saat itu didampingi Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Sayangnya, pertemuan tersebut berlangsung tertutup.
Walikota yang ditemui usai pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya kembali menekankan pentingnya penyelesaian masalah tersebut guna kelancaran pembangunan Krakatau Posco. “KS belum menentukan batas tanah 45 hektare yang bakal diserahkan kepada Pemkot Cilegon. Tentu ini menjadi kendala pembangunan Pelabuhan Cilegon Mandiri milik Pemkot, juga pembangunan Pabrik Krakatau Posco, ini yang saya sampaikan ke Wapres,” katanya.
Menurutnya, saat ini diperlukahn itikad kuat dari jajaran kementerian dan Presiden sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab, bagaimanapun juga, pembangunan Krakatau Posco adalah proyek yang melibatkan dua negara, yakni Indonesia dan Korea Selatan.
“Ini bukan proyek sembarangan, tingkatannya adalah multinasional. Makanya saya meminta Pak Wapres mendorong proses audit segera dipercepat,” tambahnya.
Sementara itu, Wapres yang ditanyai wartawan terkait masalah ini tak banyak berkomentar. “Nanti akan diselesaikan oleh jajaran kementerian,” katanya.
Ia lebih banyak bercerita tentang prospek pabrik Krakatau Posco. Ini lantaran pabrik hasil joint venture PT Krakatau Steel (KS) dengan Pohang Iron and Steel Company (Posco) ini akan menjadi industri unggulan Indonesia, khususnya di sektor industri baja. “Pagi tadi Presiden bercerita tentang industri baja di Indonesia. Katanya industri baja akan menjadi ujung tombak perekonomian nasional. Maka itu kami bertekad pabrik Krakatau Posco ini harus sukses,” ungkapnya.
Menurutnya, pabrik ini akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. “Jadi kendati masih adanya masalah yang belum diselesaikan, maka secepatnya akan diurus oleh para menteri yang membidangi sesuai aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar berjanji akan segera menyeleaikan proses tukar-guling lahan Kubangsari. ”Itu juga akan segera diselesaikan. Kami juga memikirkannya untuk kelancaran Krakatau Posco. Pokoknya, proyek harus tetap lanjut,” katanya kepada puluhan wartawan yang mewawancarinya.
Direktur Utama PT KS Fazwar Bujang kepada wartawan mengatakan, investasi PT Krakatau Steel dan PT Krakatau Posco merupakan investasi strategis yang akan berdampak cukup besar bagi perekonomian nasional. “Dampak lanjutan implementasinya akan mendorong investasi lebih lanjut pada industri hilir seperti industri perkapalan, otomotif, manufaktur, dan industri alat berat,” kata Fazwar.
DIJAGA KETAT
Kedatangan ke Kota Cilegon sendiri mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Sebanyak 600 pasukan gabungan yang terdiri dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres), personel Korem 064 Maulana Yusuf, Polda Banten, dan Polres Cilegon dikerahkan mengamankan kunjungan Boediono. Sejumlah sarana pendukung pengamanan milik aparat kepolisian pun dikerahkan, mulai dari water canon hingga dua kendaraan escape.
Rombongan Wapres datang menggunakan Hellycopter Super Puma milik TNI AU yang mendarat di Lapangan Helly Pad KS, sekira pukul 14.40 WIB. Usai mendarat, rombongan langsung meninjau lokasi pembuatan lempengan baja milik PT KS dan menuju lokasi pembangunan pabrik Krakatau Posco sejam setelahnya.
Usai melakukan kunjungan, rombongan langsung ke Gedung Teknologi PT KS untuk mendengarkan penjelasan dari jajaran direksi PT KS dan Krakatau Posco. Termasuk berdialog dengan jajaran pemerintan daerah di Provinsi Banten.