Jakarta - Pemerintah masih mengkaji rencana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan dialihkan ke sektor lain. Saat ini pemerintah lebih condong mengalihkan subsidi BBM tersebut ke perorangan langsung.
Hal itu dikatakan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Rabu (11/5). “Nantinya bukan dialihkan ke sektor mana, tapi ke orang yang mana. Yang membutuhkan subsidi, jadi subsidi langsung, bukan subsidi harga,” kata Bambang.
Menurutnya rencana penghapusan subsidi BBM jenis premium tersebut merupakan kebijakan pemerintah jangka panjang. “Memang itu bagian jangka panjangnya begitu, artinya subsidi harga. Bukan subsidi yang dihapus, tapi dialihkan dari subsidi barang atau harga ke subsidi orang atau tepat sasaran atau langsung,” jelasnya.
Bambang melanjutkan, keadaan saat ini bukanlah seperti yang diharapkan pemerintah, yakni memberikan subsidi kepada premium yang ternyata tidak hanya dikonsumsi masyarakat tidak mampu. “Subsidi itu harusnya ke yang membutuhkan, selama ini kan salah, subsidi buat semua orang (mampu dan tidak mampu),” tandasnya.
Karena itu, Bambang menjelaskan, subsidi pemerintah nantinya akan diberikan langsung kepada masyarakat tidak mampu alias secara tepat sasaran. Meski begitu, Bambang menolak jika dikatakan nantinya pengalihan subsidi itu akan seperti kebijakan pemerintah sebelumnya yang memberikan uang dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Semacam BLT tapi tidak langsung seperti itu, karena itu saat inisedang dicari formulasinya yang tepat,” ujarnya.
Selain itu, sempat tersiar kabar bahwa premium akan dihapuskan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berencana menarik subsidi BBM. Namun, Bambang kembali membantahnya.
“Harus, untuk angkutan umum atau solar untuk nelayan kan masih perlu. Bukan dihapus, tapi dikurangi. Jika sedikit kan tidak rawan kebocoran, yang penting produksi premium dikurangi. Kalau masih banyak memang rawan penyelundupan, kalau sedikit kan tidak, karena dikontrol, itu Dirjen Migas yang lebih tahu,” urainya. (FD/OL-04-TIM_ONE)
Menurutnya rencana penghapusan subsidi BBM jenis premium tersebut merupakan kebijakan pemerintah jangka panjang. “Memang itu bagian jangka panjangnya begitu, artinya subsidi harga. Bukan subsidi yang dihapus, tapi dialihkan dari subsidi barang atau harga ke subsidi orang atau tepat sasaran atau langsung,” jelasnya.
Bambang melanjutkan, keadaan saat ini bukanlah seperti yang diharapkan pemerintah, yakni memberikan subsidi kepada premium yang ternyata tidak hanya dikonsumsi masyarakat tidak mampu. “Subsidi itu harusnya ke yang membutuhkan, selama ini kan salah, subsidi buat semua orang (mampu dan tidak mampu),” tandasnya.
Karena itu, Bambang menjelaskan, subsidi pemerintah nantinya akan diberikan langsung kepada masyarakat tidak mampu alias secara tepat sasaran. Meski begitu, Bambang menolak jika dikatakan nantinya pengalihan subsidi itu akan seperti kebijakan pemerintah sebelumnya yang memberikan uang dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Semacam BLT tapi tidak langsung seperti itu, karena itu saat inisedang dicari formulasinya yang tepat,” ujarnya.
Selain itu, sempat tersiar kabar bahwa premium akan dihapuskan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berencana menarik subsidi BBM. Namun, Bambang kembali membantahnya.
“Harus, untuk angkutan umum atau solar untuk nelayan kan masih perlu. Bukan dihapus, tapi dikurangi. Jika sedikit kan tidak rawan kebocoran, yang penting produksi premium dikurangi. Kalau masih banyak memang rawan penyelundupan, kalau sedikit kan tidak, karena dikontrol, itu Dirjen Migas yang lebih tahu,” urainya. (FD/OL-04-TIM_ONE)