Kota Serang. Acara Deklarasi Keselamatan Transportasi Jalan Tingkat Probinsi Banten dilaksanakan di GOR Maulana Yusuf dibuka secara langsung oleh Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah. Acara ini juga manfaatnya sangat terasa sekali bagi para pengojek. Para pengojek yang ada di Provinsi Banten diberikan pelatihan safety riding course dalam rangka menjaga keselamatan transportasi jalan. Hadir dalam acara tersebut Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI, Muspida Provinsi Banten, Muspida Kabupaten/Kota, Unsur Muspika, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Kamis (12/5). Pembacaan Deklarasi Keselataman Transportasi Jalan bagi pengojek disampaikan secara langsung oleh perwakilan pengojek dari 4 kabupaten dan 4 kota. Gubernur Banten mengharapkan agar hal ini bukan menjadi kegiatan seremonial belaka, tetapi dapat diimplementasikan pada pengguna alat transportasi. “Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan langkah pembinaan sejak tahun 2007 yaitu membina pengemudi kendaraan roda empat dan memberikan reward bagi pengendara terbaik yang mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas dan ketertiban berkendaraan. Pada tahun 2011 ini Pemerintah Provinsi Banten meminta kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten untuk bagaimana menfasilitasi pembinaan bagi para pengojek di Provinsi Banten untuk diberikan kemampuan kualitas Sumber Daya Manusia atas penyampaian upaya pemahaman tentang tertib berlalu lintas dan tertib berkendaraan di jalan raya,” Kata Gubernur. Kepada para 1.100 pengojek yang mendapatkan kesempatan pelatihan untuk program ini, Gubernur berharap agar kegiatan serupa dapat terus terlaksana dan ke depan agar dibentuk organisasi profesi pengojek, karena pengojek telah memberikan kontribusi kemajuan di wilayah Provinsi Banten. Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI-Hotma Simanjuntak mengatakan bahwa tahun 2011 Pemerintah Pusat telah meminta kepada pemerintah daerah agar menganggarkan melalui APBD untuk melakukan sosialisasi keselamatan. “Saat ini dipilih 10 provinsi di Indonesia secara acak untuk melakukan sosialisasi keselamatan dan diharapkan pemerintah provinsi juga dapat mensosialisasikan pula ke kabupaten/kota,” jelas Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI. Diinformasikan bahwa data kematian akibat kecelakaan akibat lalu lintas tidak berubah secara signifikan, sehingga mereka melalui PBB mencanangkan untuk melakukan dekade aksi keselamatan jalan dicanangkan pada tanggal 11 Mei 2011 launching pertama dilakukan di DPR RI dan diharapkan Presiden dapat mencanangkannya secara nasional. Kemudian PBB melihat bahwa masalah keselamatan bukan masalah instansi saja tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah Pusat telah menargetkan pada tahun 2011 angka kecelakaan mati mencapai 31.600 orang dan tahun 2020 angka kecelakaan mati dapat turun menjadi 15.300 orang sehingga melalui target tersebut dapat terukur. Hal ini merupakan langkah konkrit Pemerintah Pusat. “Mulai kemarin sampai tahun 2020 ke depan mari kita melangkah bersama, bersinergi menangani keselamatan, salah satu tindakan konkrit yaitu sekarang mengumpulkan ojek untuk diberikan pelatihan. Kepada Ibu Gubernur diucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Contoh pertama pemerintah pusat hadir pada kegiatan ini pertama di Provinsi Banten dan hal ini akan dilaporkan ke PBB bahwa Provinsi Banten adalah yang pertama dalam kegiatan ini” ungkap Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI.PEMPROV BANTEN ADAKAN PELATIHAN SAVETY RIDING.
Kota Serang. Acara Deklarasi Keselamatan Transportasi Jalan Tingkat Probinsi Banten dilaksanakan di GOR Maulana Yusuf dibuka secara langsung oleh Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah. Acara ini juga manfaatnya sangat terasa sekali bagi para pengojek. Para pengojek yang ada di Provinsi Banten diberikan pelatihan safety riding course dalam rangka menjaga keselamatan transportasi jalan. Hadir dalam acara tersebut Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI, Muspida Provinsi Banten, Muspida Kabupaten/Kota, Unsur Muspika, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Kamis (12/5). Pembacaan Deklarasi Keselataman Transportasi Jalan bagi pengojek disampaikan secara langsung oleh perwakilan pengojek dari 4 kabupaten dan 4 kota. Gubernur Banten mengharapkan agar hal ini bukan menjadi kegiatan seremonial belaka, tetapi dapat diimplementasikan pada pengguna alat transportasi. “Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan langkah pembinaan sejak tahun 2007 yaitu membina pengemudi kendaraan roda empat dan memberikan reward bagi pengendara terbaik yang mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas dan ketertiban berkendaraan. Pada tahun 2011 ini Pemerintah Provinsi Banten meminta kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten untuk bagaimana menfasilitasi pembinaan bagi para pengojek di Provinsi Banten untuk diberikan kemampuan kualitas Sumber Daya Manusia atas penyampaian upaya pemahaman tentang tertib berlalu lintas dan tertib berkendaraan di jalan raya,” Kata Gubernur. Kepada para 1.100 pengojek yang mendapatkan kesempatan pelatihan untuk program ini, Gubernur berharap agar kegiatan serupa dapat terus terlaksana dan ke depan agar dibentuk organisasi profesi pengojek, karena pengojek telah memberikan kontribusi kemajuan di wilayah Provinsi Banten. Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI-Hotma Simanjuntak mengatakan bahwa tahun 2011 Pemerintah Pusat telah meminta kepada pemerintah daerah agar menganggarkan melalui APBD untuk melakukan sosialisasi keselamatan. “Saat ini dipilih 10 provinsi di Indonesia secara acak untuk melakukan sosialisasi keselamatan dan diharapkan pemerintah provinsi juga dapat mensosialisasikan pula ke kabupaten/kota,” jelas Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI. Diinformasikan bahwa data kematian akibat kecelakaan akibat lalu lintas tidak berubah secara signifikan, sehingga mereka melalui PBB mencanangkan untuk melakukan dekade aksi keselamatan jalan dicanangkan pada tanggal 11 Mei 2011 launching pertama dilakukan di DPR RI dan diharapkan Presiden dapat mencanangkannya secara nasional. Kemudian PBB melihat bahwa masalah keselamatan bukan masalah instansi saja tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah Pusat telah menargetkan pada tahun 2011 angka kecelakaan mati mencapai 31.600 orang dan tahun 2020 angka kecelakaan mati dapat turun menjadi 15.300 orang sehingga melalui target tersebut dapat terukur. Hal ini merupakan langkah konkrit Pemerintah Pusat. “Mulai kemarin sampai tahun 2020 ke depan mari kita melangkah bersama, bersinergi menangani keselamatan, salah satu tindakan konkrit yaitu sekarang mengumpulkan ojek untuk diberikan pelatihan. Kepada Ibu Gubernur diucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Contoh pertama pemerintah pusat hadir pada kegiatan ini pertama di Provinsi Banten dan hal ini akan dilaporkan ke PBB bahwa Provinsi Banten adalah yang pertama dalam kegiatan ini” ungkap Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI.