Skor ini dinilai berdasarkan empat aspek, yakni kesejahteraan masyarakat, good governance, pelayanan publik, dan daya saing. Skor yang diraih Kota Cilegon merupakan tertinggi dari tiga pemerintah daerah lain di Banten yang dinilai, yakni Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Pemprov Banten. Di bawah Kota Cilegon, Pemprov Banten yang mendapat skor 44,57, disusul Kota Serang 40,08, dan Kota Tangsel 18,28.
Berdasarkan data peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah hasil pemekaran Kemendagri, aspek kesejahteraan masyarakat mendapat skor 22,15, good governance 13,30, pelayanan publik 14,03, dan daya saing 5,14. Tapi berdasarkan penilaian Kemendagri terkait peringkat kinerja pemerintahan daerah, Kota Cilegon mendapat peringkat keenam dengan skor 2,49 tingkat nasional.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, empat aspek tersebut menjadi prioritas penilaian dalam evaluasi daerah otonom hasil pemekaran. “Cilegon memang masuk kategori baik, meski tidak masuk tiga besar yang mendapat penghargaan. Itulah potret sebagai daerah hasil pemekaran. Semoga bisa memacu kinerja serta kesejahteraan masyarakat,” kata Reydonnyzar kepada Radar Banten, kemarin.
Menurutnya, metodologi evaluasi penilaian dilakukan melalui pengisian quesioner sampai kepada observasi lapangan yang dilakukan tim independen. “Selama kurun waktu 1999 sampai 2009, belum pernah pemerintah mengevaluasi daerah hasil pemekaran. Saat ini, kami sudah mengevaluasi seluruh daerah otonom baru secara komprehensif. Hasilnya harus diterima sebagai motivasi meningkatkan kinerja menuju kesejahteraan masyarakat,” ujar Reydonnyzar.
Sementara itu, Walikota Tb Iman Ariyadi mengaku bangga dan atas hasil peringkat DOHP Kemendari ini. “Terbaik keenam secara nasional patut dibanggakan. Ini berarti kita mengalahkan daerah-daerah yang sudah dimekarkan selama belasan atau puluhan tahun,” kata Walikota didampingi Sekda Cilegon Abdul Hakim Lubis.
Menurut Walikota, atas penilaian ini berarti Pemkot Cilegon dianggap berhasil mengelola pemerintahan. “Coba saja bayangkan, pascareformasi 1998 daerah yang dimerkarkan jumlahnya di atas 200. Menurut saya ini juga keberhasilan semua jajaran di Pemkot,” ujarnya