SERANG - Pemerintah Kabupaten Serang berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan dan pembenahan aset untuk mendukung pencapaian penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Kekurangan penilaian BPK itu paling banyak berasal dari catatan aset yang kurang lengkap,” kata Kepala Bidang Aset Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang, Lukman Harun.“Ketidaklengkapan administrasi kepemilikan tanah tersebut kebanyakan berada di dinas pendidikan, mungkin dulu itu pas banyak dibangun SD-SD inpres. Saat itu kan masyarakat ngasih aja tanahnya untuk pemerintah. Sekarang ahli warisnya yang banyak menggugat,” katanya.
Lukman mengungkapkan, saat ini tanah milik Pemkab Serang baru 10,22 persen yang jelas kepemilikan dan data administrasinya. Sementara aset Pemkab Serang belum teridentifikasi asal usulnya ada sekitar 253.452. item. gedung dan bangunan, 2.409 item jembatan dan irigasi 1.584 item, dan 5.759 aset lainnya meliputi buku kemudian barang-barang yang belum tercantum di ‘item-item’ sebelumnya.
“Itu barangnya ada tapi belum diketahui belinya dari mana. Aset itu kan ada karena belanja modal atau hibah. Ada barang yang saat ini menjadi aset Pemkab Serang belum diketahui dibeli tahun berapa dan sumber keuangannya dari mana. Yang seperti itu kita berikan nilainya satu di laporan,” ungkap Lukman,