Pembahasan dilakukan di ruang Paripurna DPRD dengan menghadirkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pihak paling bertanggungjawab dalam penggunan anggaran tahun 2010.
Langkah Pansus mengumpulkan seluruh SKPD, guna mengorek dan membandingkan hasil uji petik LKPj di lapangan dengan keterangan SKPD sebagai penyerap anggaran.
“Agar hasil uji petik maksimal, Pansus meminta keterangan langsung para SKPD selaku penyerap anggaran,” kata angota Pansus LKPj daerah pemilihan I dan VI, H Encup Suprani.
Dalam satu kali pembahasan, kata dia, Pansus meminta keterangan realisasi penyerapan anggaran dari beberapa SKPD. Pansus juga akan meminta keterangan kepada SKPD tentu terkait dugaan ketidakberesan hasil pembangunan 2010.
Anggota Pansus daerah pemilihan IV dan V, Iip Makmur menyatakan, secara umum hasil uji petik LPKj di daerah pemilihannya tidak ditemukan kejanggalan atau dugaan proyek fiktif.
“Sebagian besar temuan mengarah kepada kualitas pembangunan yang masih rendah, seperti program hotmiks masuk desa (HMD), dari target 180 kilometer, kenyataan di lapangan hanya 60 persen atau sekitar 90 kilometer.
Kualitas pembangunan yang rendah, kata dia, bukan saja pada program HMD, namun juga pada program pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan irigasi.
“Kami akan minta pertanggungjawaban SKPD atas kualitas pembangunan yang belum maksimal,”katanya.(tIM_oNE)