Informasi yang didapat fit and proper test yang digelar di Sekretariat DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/4), seluruh kandidat calon gubernur dan wakil gubernur hadir. Mereka adalah Mulyadi Jayabaya, Ratu Atut Chosiyah, Jayeng Rana, dan Tubagus Deddy Gumelar alias Miing. Namun pada sesi fit and proper test, Jayabaya tidak mempresentasikan programnya serta menyatakan mengundurkan diri dari seleksi.
Kabar pengundurkan diri Jayabaya dari penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur Banten dari PDI Perjuangan dibenarkan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kata dia, DPP PDI Perjuangan memberikan hak kepada Jayabaya untuk menyampaikan pilihan untuk mundur dari penjaringan. “Jika menyatakan mengundurkan diri, kita hormati sikap itu,” kata Hasto kepada media di Jakarta, Selasa (26/4).
Terkait alasan pengunduran diri Jayabaya dari seleksi, Hasto mengaku tidak tahu. Menurutnya, DPP PDI Perjuangan tidak mempunyai wewenang untuk mempertanyakan alasan Jayabaya karena pengunduran diri adalah sikap politik Jayabaya. “Untuk alasan pengunduran dari seleksi, silakan tanya ke yang bersangkutan. Intinya bagi PDI Perjuangan, pilkada adalah momentum untuk membangun komitmen ekonomi kerakyatan. Itu yang kami kedepankan,” tegasnya.
Pada fit and proper test di DPP PDIP, Ratu Atut Chosiyah mendaftar sebagai kandidat calon gubernur, sedang Jayeng Rana dan Miing mendaftar sebagai kandidat calon wakil gubernur. Tiga nama ini ternyata belum tentu diusung PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan masih bisa memilih nama lain sesuai aturan pada Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 031 Tahun 2010 tentang Penentuan Calon Kepala Daerah. “DPP punya kewenangan untuk menentukan calon di luar mekanisme,” ujar Hasto.
Menurutnya, pilihan calon kepala daerah di luar mekanisme dilakukan dengan melihat konsoliditas PDI Perjuangan di daerah dan elektabilitas calon. “Calon yang kita usung bisa di luar dari tiga orang itu, bisa dilihat dari hasil survei nanti. Tentu saja pertimbangannya lebih kepada aspirasi rakyat yang tertangkap dari survei,” ujarnya.
Hasto belum bisa mengungkapkan hasil sementara fit and proper test yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan serta akan memilih siapa yang akan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. “Keputusan masih dirapatkan. Artinya, belum ada keputusan karena kita harus mendengar hasil survei yang terus dilakukan,” ujarnya.
Kabar yang didapat Radar Banten dari fungsionaris PDI Perjuangan, Jayabaya bukan hanya mundur dari penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, tetapi berencana keluar dari kepengurusan PDI Perjuangan. Alasannya, Jayabaya menyadari kesulitan mendapat bendera PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Banten. Selain itu, jika keluar dari PDI Perjuangan, akan memudahkan Jayabaya untuk berpasangan dengan Wahidin Halim. Terkait kabar ini, Hasto mengaku belum tahu. “Saya belum tahu dan belum dengar,” ujarnya. Meski demikian, ia tidak menampik kemungkinan Jayabaya keluar dari PDI Perjuangan. “Saat ini memang ada kecenderungan kepala daerah yang didekati partai politik tertentu untuk pindah dengan berbagai macam motif sehingga mengambil langkah pragmatis,” ujarnya.
Isu Jayabaya mundur dari seleksi penjaringan PDI Perjuangan juga belum didengar di kalangan Partai Demokrat Banten. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan Ivan Ajie Purwanto menilai, keinginan Wahidin Halim untuk menggandeng Jayabaya tidak dilihat latarbelakang partai politik tapi kapasitas serta kapabilitas.
“Pak Jayabaya mempunyai kapasitas, mulai dari telah menjadi Bupati Lebak dua periode dan aspek elektabilitas di wilayah barat Banten,” ujar orang dekat Wahidin Halim ini. Meski Jayabaya keluar dari penjaringan PDI Perjuangan, Ivan memastikan jika duet calon gubernur dan wakil gubernur, Wahidin-Jayabaya hampir pasti. “Tinggal deklarasi saja,” ujar Ivan sambil tertawa.
Di tempat berbeda, Mulyadi Jayabaya tidak mau berkomentar saat ditanya. “Tanya saja ke Agus Wisas,” ujar Jayabaya yang ditemui media di Pendopo Lebak.
Jayabaya juga tidak membantah atau mengamini tentang isu bahwa dirinya akan berubah haluan politik dan beralih ke Partai Demokrat. “Persoalan itu nanti saja kita bahas lagi, sekarang saya ada agenda di DPRD,” tegas Jayabaya sambil bergegas masuk ruang kerjanya.
Hanura dan Gerindra Godok Calon
DPD Partai Gerindra Provinsi Banten belum merekomendasikan calon gubernur yang akan diusung ke DPP Partai Gerindra. Meski demikian, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sofwan Haris memastikan bahwa kandidat yang akan direkomendasikan ke DPP Partai Gerindra hanya dua nama yakni Ratu Atut Chosiyah dan Ketua DPD Partai Gerindra Banten Budi Heriyadi. “Keduanya akan direkomendasikan menjadi calon gubernur, tidak ada calon wakil gubernur,” ujarnya.
Dilihat dari konstalasi politik Partai Gerindra, Ratu Atut Chosiyah kemungkinan besar ditetapkan menjadi calon gubernur serta Budi Heryadi masih diplot menjadi anggota DPR RI. Sofwan tidak menampik kemungkinan ini. “Intinya semua tergantung keputusan DPP Partai Gerindra,” ujarnya.
Hal sama terjadi di DPD Partai Hanura Provinsi Banten. Pekan ini, partai politik besutan Wiranto ini akan mengadakan rapat untuk merekomendasi kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Banten ke DPP Partai Hanura. Menurut Wakil Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten Eli Mulyadi, saat ini hanya empat nama yang mendaftar di Partai Hanura untuk diusung di Pilgub nanti. Mereka yakni Ratu Atut Chosiyah, Wahidin Halim, Suhaemi, dan Brigjen (Purn) Bahir Alamsyah. “Secepatnya kita akan rekomendasikan ke DPP,” ujar Wakil Ketua DPRD Banten ini.
Meski demikian, Eli memastikan jika penetapan calon ditetapkan oleh DPP Partai Hanura. “DPD hanya melakukan proses pendaftaran bakal calon, sedangkan keputusan yang akan diusung sepenuhnya kewenangan DPP,” tandasnya