Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Banten meyakini aksi unjuk rasa buruh Banten ke Jakarta akan sia-sia. “Misalnya, demo ke gedung DPR/MPR, tidak akan ada hasilnya. Kita orasi dengan suara nyaris hilang, tapi tidak akan mengubah apa pun, termasuk UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan,” kata Ketua DPD K-SPSI Banten Dwi Jatmiko, dalam keterangan persnya, Jumat (29/4).
Katanya, meski buruh Banten tak bergabung dengan buruh lainnya di Jakarta, bukan berarti buruh di Banten tak turut memperjuangkan hak-haknya.
Buruh di Banten yang diperkirakan berjumlah tiga puluh ribu direncanakan menggelar aksi unjuk rasa yang dipusatkan di sejumlah titik. Buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pekerja (ARP) akan menggelar mimbar rakyat di Lapangan Humaidi, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. “Kami telah merekomendasikan mengubah UU Ketenagakerjaan. UU itu kami akui sangat merugikan,” kata Dwi Jatmiko.
Dalam memeringati May Day ini, K-SPSI Banten akan menyuarakan lima tuntutan. Yakni, mendesak Pemprov dan DPRD Banten menerbitkan perda untuk mengawasi pelaksanaan UU Ketenagakerjaan, menolak putusan PTUN Bandung yang memenangkan Apindo terkait revisi UMK 2011, menolak kerja outsourcing, menolak pemberangusan anggota serikat buruh, dan menuntut upah layak. “Kami mengimbau agar aksi May Day ini berjalan lancar, damai, dan tidak anarkis,” katanya.
Sementara, kepolisian menurunkan sedikitnya 870 personel ditambah anggota Pomal untuk mengamankan aksi para buruh.
Pada bagian lain, buruh Tangerang yang tergabung dalam berbagai elemen juga menyiapkan rencana aksinya untuk memperjuangkan kesejahteraan. Sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam Front Oposis Rakyat Indonesia (FORI) Tangerang memusatkan aksinya di tiga titik. Yakni, kawasan industri Bitung, Kabupaten Tangerang, kawasan industri Periuk, Kota Tangerang, dan Puspemkot Tangerang. Selanjutnya, mereka akan berkumpul di pintu masuk Bandara Soekarno-Hatta.(Tim_one)