Kontak Banten: Semua Wartawan KONTAK BANTEN ONLINE Dilengkapi KARTU PERS dan SURAT TUGAS, bila ada wartawan/kontributor mengaku Wartawan Media Online KONTAK-BANTEN.COM tanpa menunjukkan KARTU PERS bukan menjadi Tanggung Jawab Redaksi.
Berita Terbaru

PENCALONAN WH TERANCAM GAGAL..?

Tuesday, June 28, 2011

TANGERANG - Pencalonan Wahidin Halim (WH) sebagai bakal calon gubernur periode 2011-2016 mu­lai terancam gagal. Beberapa in­dikasi mengarah ke hal tersebut. Antara lain belum jelasnya susunan ke­pe­ngurusan dan pelantikan DPD Partai De­mokrat Banten di bawah ke­pe­mim­pinan Wahidin Halim yang sudah ber­jalan tiga bulan, tepat pada hari ini, 28 Juni. Wa­hidin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Demokrat Banten pada 28 Maret 2011.
Wahidin mengaku, belum mendapat kepastian soal pel­an­tikan kepengurusan DPD Partai Demokrat Banten. “Belum, belum (ada kabar dari DPP-red). Nggak usah dilantik kali, ya,” kata Wahidin setengah ber­canda ketika ditemui di Puspem Kota Tangerang, Senin (27/6).
Ketika disinggung kondisi ini sengaja “digoyang”, Wa­hidin mengaku tidak tahu. “Kalau wartawan ta­hu ini digoyang, tulis dong siapa yang goyang,” ung­­kapnya. Wahidin tidak menampik kondisi ini ber­­pengaruh terhadap pencalonannya di Pilgub Banten.
Apalagi, pendaftaran bakal calon gu­bernur akan dibuka KPU Ban­ten pada Juli ini. “Kita lihat saja nanti. Pendaftaran Juli, ya,” ka­tanya balik bertanya.
Melihat sikap Wahidin Halim men­jawab pertanyaan seputar pilgub ini kemarin, terkesan ku­rang semangat. Kalimat belum atau nanti saja, beberapa kali telontar dari Wahidin.
Sebuah sumber yang enggan di­sebutkan namanya mengaku, hingga kini kepengurusan DPD Partai Demokrat Banten masih misteri. Terutama posisi sekre­taris. Nama Ketua DPC Demokrat Ka­bupaten Lebak Iti Octavia Ja­yabaya mulai meredup setelah ayah­nya, Mulyadi Jayabaya, me­mastikan tidak tampil dalam pen­calonan di Pilgub Banten. Nama Iti tergeser oleh Ketua DPC Demokrat Serang Nuraeni.
“Perkembangan terakhir yang saya tahu begitu. Ketua DPD ter­pilih (Wahidin Halim) ingin sek­retaris dari luar Tangerang dan perempuan. Karena nama Iti meredup, Nuraeni yang masuk. Soal pastinya siapa, hanya Ketua DPD terpilih yang tahu,” kata sum­ber yang memiliki jabatan stra­tegis di Partai Demokrat ini.
Ia mengatakan, ketidakjelasan ke­pengurusan DPD Demokrat Ban­ten berpengaruh terhadap posisi Partai Demokrat di Banten. “Sangat mungkin pencalonan Wahidin terancam. Dan, bisa saja gagal. Kepengurusan dan pelan­tikan saja belum jelas, kok. Sudah tiga bulan, Demokrat Ban­ten ha­nya punya ketua saja, tak ada pe­ngurus lain. Stagnan,” ung­kapnya.
Selain berpengaruh terhadap Pil­gub Banten, kondisi ini juga ber­­pengaruh terhadap kesiapan Par­­­tai Demokrat dalam pelak­sa­na­­an pemilu di Banten. “Se­ha­rus­­nya, Demokrat sudah siap-siap men­­daftarkan diri ke Kes­bang­lin­mas Pemprov Banten,” tandas­nya.
Pada bagian lain, ada kabar me­nyebut Wahidin dipusingkan de­ngan figur pendamping, se­telah Mulyadi Jayabaya gagal di­sandingnya. Kemungkinan Wa­hidin bersanding dengan in­cumbent Ratu Atut Chosiyah pun, kemungkinannya sangat kecil. Sebab, nama mantan Wa­likota Tangerang HM Thamrin, ma­kin santer disebut sebagai calon kuat mendampingi Atut.
PBR Manut ke PAN
Pada bagian lain, Partai Bintang Re­­formasi (PBR) Banten akan ma­­nut pada kebijakan Partai Ama­­nat Nasional (PAN) Banten. Hal ini terkait dengan kesepa­katan ber­­­gabungnya PBR ke PAN meng­ha­dapi Pemilu 2014 karena PBR ti­dak memenuhi electoral thres­hold.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi di sela-sela Musyawarah Pim­pi­nan Wilayah DPW PBR Banten di Ci­pocok Jaya, kemarin. Ia me­ng­­ung­kapkan, PBR sebelum­nya menjajaki aliansi dengan Par­tai Ge­rindra. Karena pen­ja­jakan ter­putus maka PBR ber­alian­si ke PAN dan men­dapat res­pons dari PAN. Aliansi ini ditindaklanjuti oleh pengurus da­erah untuk mem­bangun ko­munikasi dengan PAN.
Untuk kebijakan pilgub, Bursah me­nyatakan bahwa DPP ko­ordinasi dengan DPW untuk me­nge­tahui situasi dan per­kem­ba­ngan politik di Banten. Begitu pula mengenai dukungan PBR ke­­pada Ratu Atut Chosiyah. “Ka­rena memang tidak ada ko­mu­ni­k­asi. Dukungan kepada Atut bi­sa ditinjau kembali dan ber­alih ke calon lain. Bisa dicabut karena beberapa hal dan per­timbangan-per­timbangan lain. Saya juga be­­lum ketemu dan ko­munikasi de­ngan calon yang akan kita usung. Dulu (Pilgub 2006-red) kan dengan Atut, tapi sam­pai sekarang belum ada ko­munikasi. Makanya saya ko­or­di­nasi dengan DPW, apalagi pe­­ngurus baru,” ungkap Bursah.
Ia memastikan bahwa PBR akan manut dengan kebijakan PAN meski dalam aliansi tidak dijelaskan soal dukungan pada pil­kada. “Kita harus nginduk ke PAN. MoU koalisi strategis me­mang tidak ada kesepakatan ber­satu dalam pilkada. Namun se­cara etika, memang harus be­gitu. Makanya saya konsultasi de­ngan DPW,” katanya.
Sekretaris DPW PBR Banten Sabra­wijaya memastikan bahwa pi­hak­nya sudah menjalin ko­mu­nikasi dengan DPW PAN Ban­ten dan akan diakomodasi. “Soal pil­gub bagaimana pim­pi­nan pusat sebagaimana tadi dikatakan,” jelas Sabrawijaya.
SURVEI GOLKAR
Sementara itu, Sekretaris DPD Gol­kar Banten Tb Iman Ariyadi yang kemarin ditemui menga­ta­kan, dalam survei yang di­la­ku­kan DPP Golkar baru-baru ini nama Rano Karno menduduki peringkat tertinggi sebagai bakal calon wakil gubernur men­dam­pingi Ratu Atut Chosiyah. “In­for­masi yang saya dapat dari DPP begitu, tapi ini pun belum fi­nal karena tentu masih ada ko­­munikasi yang harus dilakukan DPP melihat perkembangan po­litik yang terjadi,” katanya saat di­temui di Gedung Negara Ci­legon, kemarin.
Perkembangan yang dimaksud Iman adalah kemungkinan DPP PDIP yang akan mengusung Rano Karno dalam Pilgub DKI. “Rano Karno kan aset PDIP, yang sa­ngat tergantung DPP-nya da­lam menyikapinya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Iman juga mengomentari mun­culnya sejumlah nama birokrat yang kini masuk dalam bursa ca­lon wakil Atut dalam pilgub men­datang. “Sebenarnya wacana politisi-birokrat cukup ideal, ka­rena akan meminimalisasi kon­flik saat proses kepemim­pi­nannya nanti. Tapi, tentunya birokrat yang dipasang pun harus memiliki potensi mendongkrak per­olehan suara bu Atut, jangan ma­lah mengurangi saat pemi­lihan nanti,” ungkapnya.
Bahkan pihaknya yakin, jika elek­tabilitas Atut tetap tinggi hing­ga pilgub digelar, siapa pun birokrat yang dipasang tak akan menjadi masalah. “Sebenarnya kalau elektabilitas bu Atut masih tetap tinggi, nggak jadi masalah siapa birokratnya, tinggal dicari yang memang memiliki kemam­puan dalam percepatan pem­ba­ngunan di Banten,” ujarnya.
Ditanya soal survei terkait figur Atut yang dilakukan DPP Golkar, ia enggan memerincinya. “Hasil ke­marin saya belum tahu perin­cian angkanya, tapi masih tinggi. Apa­lagi, kini Golkar tengah me­la­kukan koordinasi hingga ke tingkat kelurahan. Mesin partai ini memang kita siapkan untuk pil­gub dan pilpres nanti,” katanya.
Ketua DPW PAN Banten Tb Luay Sofhani mengatakan, hingga kini belum ada keputusan kepada siapa suara PAN akan dialirkan. “Pekan depan baru kita ketahui ke ­mana arah PAN untuk pilgub. Yang pasti kewenangan ada di ting­kat DPP. Kami hanya me­ngikuti mekanisme saja. Pekan de­pan akan kami umumkan ke­pada publik,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Jayeng Ra­na memastikan bahwa Rano Kar­no tidak masuk dalam Pilgub Banten. Menurutnya, selain Rano akan fokus pada pemilihan ke­pala daerah di Jakarta, pihaknya juga mendapatkan instruksi un­tuk mencari calon wakil dari eks­ternal. “Rano sudah tidak mung­kin lagi di Banten. Mes­kipun hasil survei Golkar me­nya­takan suara Rano tinggi, tapi su­dah diputuskan bahwa dia (Rano-red) tidak ikut pilgub di Banten,” ujar Jayeng saat dikon­firmasi, Senin (27/6).

0 comments:

Komentar Anda tentang Berita Ini:

:: Politik ::
:: Artikel ::