TANGERANG - Pencalonan Wahidin Halim (WH) sebagai bakal calon gubernur periode 2011-2016 mulai terancam gagal. Beberapa indikasi mengarah ke hal tersebut. Antara lain belum jelasnya susunan kepengurusan dan pelantikan DPD Partai Demokrat Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim yang sudah berjalan tiga bulan, tepat pada hari ini, 28 Juni. Wahidin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Demokrat Banten pada 28 Maret 2011.
Wahidin mengaku, belum mendapat kepastian soal pelantikan kepengurusan DPD Partai Demokrat Banten. “Belum, belum (ada kabar dari DPP-red). Nggak usah dilantik kali, ya,” kata Wahidin setengah bercanda ketika ditemui di Puspem Kota Tangerang, Senin (27/6).
Ketika disinggung kondisi ini sengaja “digoyang”, Wahidin mengaku tidak tahu. “Kalau wartawan tahu ini digoyang, tulis dong siapa yang goyang,” ungkapnya. Wahidin tidak menampik kondisi ini berpengaruh terhadap pencalonannya di Pilgub Banten.
Apalagi, pendaftaran bakal calon gubernur akan dibuka KPU Banten pada Juli ini. “Kita lihat saja nanti. Pendaftaran Juli, ya,” katanya balik bertanya.
Melihat sikap Wahidin Halim menjawab pertanyaan seputar pilgub ini kemarin, terkesan kurang semangat. Kalimat belum atau nanti saja, beberapa kali telontar dari Wahidin.
Sebuah sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku, hingga kini kepengurusan DPD Partai Demokrat Banten masih misteri. Terutama posisi sekretaris. Nama Ketua DPC Demokrat Kabupaten Lebak Iti Octavia Jayabaya mulai meredup setelah ayahnya, Mulyadi Jayabaya, memastikan tidak tampil dalam pencalonan di Pilgub Banten. Nama Iti tergeser oleh Ketua DPC Demokrat Serang Nuraeni.
“Perkembangan terakhir yang saya tahu begitu. Ketua DPD terpilih (Wahidin Halim) ingin sekretaris dari luar Tangerang dan perempuan. Karena nama Iti meredup, Nuraeni yang masuk. Soal pastinya siapa, hanya Ketua DPD terpilih yang tahu,” kata sumber yang memiliki jabatan strategis di Partai Demokrat ini.
Ia mengatakan, ketidakjelasan kepengurusan DPD Demokrat Banten berpengaruh terhadap posisi Partai Demokrat di Banten. “Sangat mungkin pencalonan Wahidin terancam. Dan, bisa saja gagal. Kepengurusan dan pelantikan saja belum jelas, kok. Sudah tiga bulan, Demokrat Banten hanya punya ketua saja, tak ada pengurus lain. Stagnan,” ungkapnya.
Selain berpengaruh terhadap Pilgub Banten, kondisi ini juga berpengaruh terhadap kesiapan Partai Demokrat dalam pelaksanaan pemilu di Banten. “Seharusnya, Demokrat sudah siap-siap mendaftarkan diri ke Kesbanglinmas Pemprov Banten,” tandasnya.
Pada bagian lain, ada kabar menyebut Wahidin dipusingkan dengan figur pendamping, setelah Mulyadi Jayabaya gagal disandingnya. Kemungkinan Wahidin bersanding dengan incumbent Ratu Atut Chosiyah pun, kemungkinannya sangat kecil. Sebab, nama mantan Walikota Tangerang HM Thamrin, makin santer disebut sebagai calon kuat mendampingi Atut.
Wahidin mengaku, belum mendapat kepastian soal pelantikan kepengurusan DPD Partai Demokrat Banten. “Belum, belum (ada kabar dari DPP-red). Nggak usah dilantik kali, ya,” kata Wahidin setengah bercanda ketika ditemui di Puspem Kota Tangerang, Senin (27/6).
Ketika disinggung kondisi ini sengaja “digoyang”, Wahidin mengaku tidak tahu. “Kalau wartawan tahu ini digoyang, tulis dong siapa yang goyang,” ungkapnya. Wahidin tidak menampik kondisi ini berpengaruh terhadap pencalonannya di Pilgub Banten.
Apalagi, pendaftaran bakal calon gubernur akan dibuka KPU Banten pada Juli ini. “Kita lihat saja nanti. Pendaftaran Juli, ya,” katanya balik bertanya.
Melihat sikap Wahidin Halim menjawab pertanyaan seputar pilgub ini kemarin, terkesan kurang semangat. Kalimat belum atau nanti saja, beberapa kali telontar dari Wahidin.
Sebuah sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku, hingga kini kepengurusan DPD Partai Demokrat Banten masih misteri. Terutama posisi sekretaris. Nama Ketua DPC Demokrat Kabupaten Lebak Iti Octavia Jayabaya mulai meredup setelah ayahnya, Mulyadi Jayabaya, memastikan tidak tampil dalam pencalonan di Pilgub Banten. Nama Iti tergeser oleh Ketua DPC Demokrat Serang Nuraeni.
“Perkembangan terakhir yang saya tahu begitu. Ketua DPD terpilih (Wahidin Halim) ingin sekretaris dari luar Tangerang dan perempuan. Karena nama Iti meredup, Nuraeni yang masuk. Soal pastinya siapa, hanya Ketua DPD terpilih yang tahu,” kata sumber yang memiliki jabatan strategis di Partai Demokrat ini.
Ia mengatakan, ketidakjelasan kepengurusan DPD Demokrat Banten berpengaruh terhadap posisi Partai Demokrat di Banten. “Sangat mungkin pencalonan Wahidin terancam. Dan, bisa saja gagal. Kepengurusan dan pelantikan saja belum jelas, kok. Sudah tiga bulan, Demokrat Banten hanya punya ketua saja, tak ada pengurus lain. Stagnan,” ungkapnya.
Selain berpengaruh terhadap Pilgub Banten, kondisi ini juga berpengaruh terhadap kesiapan Partai Demokrat dalam pelaksanaan pemilu di Banten. “Seharusnya, Demokrat sudah siap-siap mendaftarkan diri ke Kesbanglinmas Pemprov Banten,” tandasnya.
Pada bagian lain, ada kabar menyebut Wahidin dipusingkan dengan figur pendamping, setelah Mulyadi Jayabaya gagal disandingnya. Kemungkinan Wahidin bersanding dengan incumbent Ratu Atut Chosiyah pun, kemungkinannya sangat kecil. Sebab, nama mantan Walikota Tangerang HM Thamrin, makin santer disebut sebagai calon kuat mendampingi Atut.
PBR Manut ke PAN
Pada bagian lain, Partai Bintang Reformasi (PBR) Banten akan manut pada kebijakan Partai Amanat Nasional (PAN) Banten. Hal ini terkait dengan kesepakatan bergabungnya PBR ke PAN menghadapi Pemilu 2014 karena PBR tidak memenuhi electoral threshold.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi di sela-sela Musyawarah Pimpinan Wilayah DPW PBR Banten di Cipocok Jaya, kemarin. Ia mengungkapkan, PBR sebelumnya menjajaki aliansi dengan Partai Gerindra. Karena penjajakan terputus maka PBR beraliansi ke PAN dan mendapat respons dari PAN. Aliansi ini ditindaklanjuti oleh pengurus daerah untuk membangun komunikasi dengan PAN.
Untuk kebijakan pilgub, Bursah menyatakan bahwa DPP koordinasi dengan DPW untuk mengetahui situasi dan perkembangan politik di Banten. Begitu pula mengenai dukungan PBR kepada Ratu Atut Chosiyah. “Karena memang tidak ada komunikasi. Dukungan kepada Atut bisa ditinjau kembali dan beralih ke calon lain. Bisa dicabut karena beberapa hal dan pertimbangan-pertimbangan lain. Saya juga belum ketemu dan komunikasi dengan calon yang akan kita usung. Dulu (Pilgub 2006-red) kan dengan Atut, tapi sampai sekarang belum ada komunikasi. Makanya saya koordinasi dengan DPW, apalagi pengurus baru,” ungkap Bursah.
Ia memastikan bahwa PBR akan manut dengan kebijakan PAN meski dalam aliansi tidak dijelaskan soal dukungan pada pilkada. “Kita harus nginduk ke PAN. MoU koalisi strategis memang tidak ada kesepakatan bersatu dalam pilkada. Namun secara etika, memang harus begitu. Makanya saya konsultasi dengan DPW,” katanya.
Sekretaris DPW PBR Banten Sabrawijaya memastikan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan DPW PAN Banten dan akan diakomodasi. “Soal pilgub bagaimana pimpinan pusat sebagaimana tadi dikatakan,” jelas Sabrawijaya.
Pada bagian lain, Partai Bintang Reformasi (PBR) Banten akan manut pada kebijakan Partai Amanat Nasional (PAN) Banten. Hal ini terkait dengan kesepakatan bergabungnya PBR ke PAN menghadapi Pemilu 2014 karena PBR tidak memenuhi electoral threshold.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi di sela-sela Musyawarah Pimpinan Wilayah DPW PBR Banten di Cipocok Jaya, kemarin. Ia mengungkapkan, PBR sebelumnya menjajaki aliansi dengan Partai Gerindra. Karena penjajakan terputus maka PBR beraliansi ke PAN dan mendapat respons dari PAN. Aliansi ini ditindaklanjuti oleh pengurus daerah untuk membangun komunikasi dengan PAN.
Untuk kebijakan pilgub, Bursah menyatakan bahwa DPP koordinasi dengan DPW untuk mengetahui situasi dan perkembangan politik di Banten. Begitu pula mengenai dukungan PBR kepada Ratu Atut Chosiyah. “Karena memang tidak ada komunikasi. Dukungan kepada Atut bisa ditinjau kembali dan beralih ke calon lain. Bisa dicabut karena beberapa hal dan pertimbangan-pertimbangan lain. Saya juga belum ketemu dan komunikasi dengan calon yang akan kita usung. Dulu (Pilgub 2006-red) kan dengan Atut, tapi sampai sekarang belum ada komunikasi. Makanya saya koordinasi dengan DPW, apalagi pengurus baru,” ungkap Bursah.
Ia memastikan bahwa PBR akan manut dengan kebijakan PAN meski dalam aliansi tidak dijelaskan soal dukungan pada pilkada. “Kita harus nginduk ke PAN. MoU koalisi strategis memang tidak ada kesepakatan bersatu dalam pilkada. Namun secara etika, memang harus begitu. Makanya saya konsultasi dengan DPW,” katanya.
Sekretaris DPW PBR Banten Sabrawijaya memastikan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan DPW PAN Banten dan akan diakomodasi. “Soal pilgub bagaimana pimpinan pusat sebagaimana tadi dikatakan,” jelas Sabrawijaya.
SURVEI GOLKAR
Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Banten Tb Iman Ariyadi yang kemarin ditemui mengatakan, dalam survei yang dilakukan DPP Golkar baru-baru ini nama Rano Karno menduduki peringkat tertinggi sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ratu Atut Chosiyah. “Informasi yang saya dapat dari DPP begitu, tapi ini pun belum final karena tentu masih ada komunikasi yang harus dilakukan DPP melihat perkembangan politik yang terjadi,” katanya saat ditemui di Gedung Negara Cilegon, kemarin.
Perkembangan yang dimaksud Iman adalah kemungkinan DPP PDIP yang akan mengusung Rano Karno dalam Pilgub DKI. “Rano Karno kan aset PDIP, yang sangat tergantung DPP-nya dalam menyikapinya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Iman juga mengomentari munculnya sejumlah nama birokrat yang kini masuk dalam bursa calon wakil Atut dalam pilgub mendatang. “Sebenarnya wacana politisi-birokrat cukup ideal, karena akan meminimalisasi konflik saat proses kepemimpinannya nanti. Tapi, tentunya birokrat yang dipasang pun harus memiliki potensi mendongkrak perolehan suara bu Atut, jangan malah mengurangi saat pemilihan nanti,” ungkapnya.
Bahkan pihaknya yakin, jika elektabilitas Atut tetap tinggi hingga pilgub digelar, siapa pun birokrat yang dipasang tak akan menjadi masalah. “Sebenarnya kalau elektabilitas bu Atut masih tetap tinggi, nggak jadi masalah siapa birokratnya, tinggal dicari yang memang memiliki kemampuan dalam percepatan pembangunan di Banten,” ujarnya.
Ditanya soal survei terkait figur Atut yang dilakukan DPP Golkar, ia enggan memerincinya. “Hasil kemarin saya belum tahu perincian angkanya, tapi masih tinggi. Apalagi, kini Golkar tengah melakukan koordinasi hingga ke tingkat kelurahan. Mesin partai ini memang kita siapkan untuk pilgub dan pilpres nanti,” katanya.
Ketua DPW PAN Banten Tb Luay Sofhani mengatakan, hingga kini belum ada keputusan kepada siapa suara PAN akan dialirkan. “Pekan depan baru kita ketahui ke mana arah PAN untuk pilgub. Yang pasti kewenangan ada di tingkat DPP. Kami hanya mengikuti mekanisme saja. Pekan depan akan kami umumkan kepada publik,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Jayeng Rana memastikan bahwa Rano Karno tidak masuk dalam Pilgub Banten. Menurutnya, selain Rano akan fokus pada pemilihan kepala daerah di Jakarta, pihaknya juga mendapatkan instruksi untuk mencari calon wakil dari eksternal. “Rano sudah tidak mungkin lagi di Banten. Meskipun hasil survei Golkar menyatakan suara Rano tinggi, tapi sudah diputuskan bahwa dia (Rano-red) tidak ikut pilgub di Banten,” ujar Jayeng saat dikonfirmasi, Senin (27/6).
Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Banten Tb Iman Ariyadi yang kemarin ditemui mengatakan, dalam survei yang dilakukan DPP Golkar baru-baru ini nama Rano Karno menduduki peringkat tertinggi sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ratu Atut Chosiyah. “Informasi yang saya dapat dari DPP begitu, tapi ini pun belum final karena tentu masih ada komunikasi yang harus dilakukan DPP melihat perkembangan politik yang terjadi,” katanya saat ditemui di Gedung Negara Cilegon, kemarin.
Perkembangan yang dimaksud Iman adalah kemungkinan DPP PDIP yang akan mengusung Rano Karno dalam Pilgub DKI. “Rano Karno kan aset PDIP, yang sangat tergantung DPP-nya dalam menyikapinya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Iman juga mengomentari munculnya sejumlah nama birokrat yang kini masuk dalam bursa calon wakil Atut dalam pilgub mendatang. “Sebenarnya wacana politisi-birokrat cukup ideal, karena akan meminimalisasi konflik saat proses kepemimpinannya nanti. Tapi, tentunya birokrat yang dipasang pun harus memiliki potensi mendongkrak perolehan suara bu Atut, jangan malah mengurangi saat pemilihan nanti,” ungkapnya.
Bahkan pihaknya yakin, jika elektabilitas Atut tetap tinggi hingga pilgub digelar, siapa pun birokrat yang dipasang tak akan menjadi masalah. “Sebenarnya kalau elektabilitas bu Atut masih tetap tinggi, nggak jadi masalah siapa birokratnya, tinggal dicari yang memang memiliki kemampuan dalam percepatan pembangunan di Banten,” ujarnya.
Ditanya soal survei terkait figur Atut yang dilakukan DPP Golkar, ia enggan memerincinya. “Hasil kemarin saya belum tahu perincian angkanya, tapi masih tinggi. Apalagi, kini Golkar tengah melakukan koordinasi hingga ke tingkat kelurahan. Mesin partai ini memang kita siapkan untuk pilgub dan pilpres nanti,” katanya.
Ketua DPW PAN Banten Tb Luay Sofhani mengatakan, hingga kini belum ada keputusan kepada siapa suara PAN akan dialirkan. “Pekan depan baru kita ketahui ke mana arah PAN untuk pilgub. Yang pasti kewenangan ada di tingkat DPP. Kami hanya mengikuti mekanisme saja. Pekan depan akan kami umumkan kepada publik,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Jayeng Rana memastikan bahwa Rano Karno tidak masuk dalam Pilgub Banten. Menurutnya, selain Rano akan fokus pada pemilihan kepala daerah di Jakarta, pihaknya juga mendapatkan instruksi untuk mencari calon wakil dari eksternal. “Rano sudah tidak mungkin lagi di Banten. Meskipun hasil survei Golkar menyatakan suara Rano tinggi, tapi sudah diputuskan bahwa dia (Rano-red) tidak ikut pilgub di Banten,” ujar Jayeng saat dikonfirmasi, Senin (27/6).